REKONSTRUKSI REGULASI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

QIFTIAH, RABIATUL (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ULAYAT ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100216_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100216_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Selain itu, Pasal 3 UUPA juga memberikan pembatasan mengenai pelaksanaan hak ulayat tersebut yaitu, “pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan- peraturan lain yang lebih tinggi” Namun hingga kini ini masih banyak tanah adat ulayat di Indonesia ini yang belum terdaftar secara hukum yang dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atau masih berupa pengakuan para pemangku adat. Tujuan penelitian ini untuk menemukan dan menganalisis regulasi pengakuan dan perlindungan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat belum berbasis keadilan, untuk menemukan dan menganalisis kelemahan regulasi pengakuan dan perlindungan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat saat ini, dan untuk menemukan regulasi pengakuan dan perlindungan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat yang berbasis keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dengan menggunakan paradigma constructivism. Metode pendekatannya adalah social legal research dan komparasi. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan Data yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian didapatkan : 1) Regulasi pengakuan dan perlindungan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat yang belum berbasis keadilan, karena a) Tidak Jelasnya Batasan dan Ruang Lingkup Hak Ulayat atas Tanah, b) Sulitnya Syarat Masyarakat Hukum Adat untuk Mendapatkan Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Tanahnya, dan c) Tidak Adanya Keseragaman dalam Pendaftaran Tanah Ulayat. 2) Kelemahan regulasi pengakuan dan perlindungan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat saat ini, meliputi kelemahan substansi Hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Kelemahan substansi hukum yaitu : a) Tidak Jelasnya Batasan dan Ruang Lingkup Hak Ulayat atas Tanah, b) Sulitnya Syarat Masyarakat Hukum Adat untuk Mendapatkan Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Tanahnya, dan c) Tidak Adanya Keseragaman dalam Pendaftaran Tanah Ulayat. Sedangkan kelemahan struktur hukum, yaitu a) Keberadaan Hak atas Tanah Ulayat dikalahkan Oleh Kepentingan Proyek Nasional dan Investor, b) Kesulitan Pihak BPN dalam Proses Pendaftaran Tanah Hak Ulayat, dan c) Lemahnya Political Will Pemerintah Daerah dalam Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Kemudian kelemahan kultur hukum yaitu Lemahnya Pemahaman Masyarakat Adat terhadap Ketentuan Hak Ulayat Atas Tanah. 3) Rekonstruksi nilai keadilan dalam regulasi pengakuan dan perlindungan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat harus sejalan dengan nilai keadilan Pancasila. Sedangkan rekonstruksi norma dalam regulasi pengakuan dan perlindungan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat yang berbasis keadilan, yaitu menambah tanah ulayat sebagai obyek pendaftaran tanah dalam Pasal 9 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Penyempurnaan tahapan dan proses pengakuan masyarakat hukum adat dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2014 dan penambahan pengaturan sengketa tanah ulayat dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024. Kata Kunci : Rekonstruksi, Perlindungan, Hak Ulayat Tanah

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Feb 2025 06:21
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38766

Actions (login required)

View Item