REKONSTRUKSI REGULASI PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERBASIS NILAI KEADILAN

GULO, MEILINUS ADRIGANTI PELINDUNG HATI (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302000393_fullpdf.pdf Download (4MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302000393_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Makna mengadili menurut hukum, bukan hanya berdasarkan pada peraturan tertulis akan tetapi juga hukum yang tidak tertulis, dalam artian hakim tidak hanya corong Undang-Undang, dengan demikian terdapat kebebasan bagi Hakim untuk menemukan hukum (rechtsvinding) yang dianggap adil. Penerapan asas ultra petitum partium dalam putusan hakim hendaknya memperhatikan keadilan yang menjadi salah satu tujuan hukum yang paling diharapkan oleh pihak-pihak yang berselisih terutama terkait dengan hak-hak menyangkut kesejahteraan hidup seseorang. Penelitian bertujuan mengetahui dan mengkaji regulasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada saat ini, kelemahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam mewujudkan keadilan, serta merumuskan rekonstruksi regulasi putusan ultra petita dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial berbasis nilai keadilan. Hasil penelitian bahwa Regulasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada saat ini, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa penyelesaian perkara perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial baru dilakukan apabila tidak ada kesepakatan dalam penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi. Ketentuan ini kemudian ditegaskan juga dalam putusan MK Nomor 68/PUU-XIII/2015 bahwa perselisihan hubungan industrial wajib dilalukan penyelesaian mediasi atau konsiliasi terlebih dahulu. Di dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak dikenal lembaga banding. Di dalam perselisihan ini hanya dikenal lembaga kasasi. Jika Pengadilan Hubungan Industrial memutus perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kelemahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam mewujudkan keadilan bahwa putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara tidak boleh hanya dilihat dari segi ketentuan peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga diharapkan harus mempertimbangkan rasa keadilan (ex aequo et bono) dan kemanfaatannya. Pertimbangan terhadap keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah dapat diwujudkan demi penegakkan hukum yang baik, jangan sampai justru akan memperuncing masalah, bahkan sampai menimbulkan kontroversial dikalangan praktisi hukum maupun para pencari keadilan. Rekonstruksi ) Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Promotor dan Co Promotor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung **) hukum putusan ultra petita dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial berbasis nilai keadilan yaitu untuk menciptakan putusan yang bijaksana Majelis Hakim yang memeriksa dan menyelesaikan perkara perselisihan hubungan industrial meskipun asas ultra petitum partium yang terdapat dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg pada dasarnya bersifat mutlak untuk mewujudkan suatu kepastian hukum, namun dapat dikesampingkan sepanjang putusan hakim itu mewujudkan keadilan. Sehingga putusan hakim tersebut menjadi wujud perwajahan peradilan sebagai tempat untuk mewujudkan keadilan. Kata Kunci : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Putusan, dan Keadilan

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	17 Feb 2025 06:13
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38756

Actions (login required)

View Item