REKONSTRUKSI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA BERBASIS NILAI KEADILAN

PUTRA, EDY DARMA (2024) REKONSTRUKSI PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302000364_fullpdf.pdf Download (3MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302000364_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penyaluran dana desa pada Tahun 2020 dijalankan sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019. Alokasi untuk dana desa dari APBN jumlahnya mencapai Rp72 triliun dengan rata-rata setiap desa memperoleh sebesar Rp960 juta. Pemerintah desa diharapkan dapat menyalurkan secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Unsur delik korupsi dana desa yaitu penyalahgunaan wewenang dalam berbagai jabatan kepala desa dan stafnya yang merupakan spesial delik dari unsur melawan hukum sebagai genus delict akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi dana desa banyak dijumpai seperti kerugian keuangan Negara, penggelapan, proyek fiktif dan pemborongan yang diatur dalam Undangundang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK). Pada tahun 2020 Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 10 besar kasus korupsi yang terjadi di lembaga sebanyak 416 kasus korupsi selama tahun 2020. Jumlah tersebut, korupsi di sektor pemerintah desa menyumbang 141 kasus korupsi. Pada penelitian ini, penulis menggunakan paradigma konstruktivisme dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan desain penelitian kualitatif. Jenis data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan datanya meliputi studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Data dianalisa dengan Analisa kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) Konstruksi sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa belum berbasis nilai keadilan dikarenakan saat ini masih memberikan banyak tumpeng tindih khususnya pada kewenangan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian karena masing-masing memiliki kewenangan yang sama untuk kasus korupsi dan memiliki Undang-Undang sendiri yang menaunginya. Kondisi ini dapat menjadikan satu kasus dapat diterjemahkan secara berbeda oleh tiga institusi yang berbeda tersebut yang pada akhirnya dapat menimbulkan persepsi yang berbeda pada pemidanaan tindak pidana korupsi khususnya korupsi dana desa. (2) Kelemahan-kelemahan dari penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa dapat dijelaskan dari rendahnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifiktas pemidanaan tindak pidana korupsi dana desa tersebut yaitu : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. (3) Rekonstruksi yang perlu dilakukan dalam sanksi tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa berbasis nilai keadilan secara umum adalah yang terkait : penentuan kewenangan pada pihak KPK, kepolisian atau kejaksaan secara jelas dengan tidak adanya tumpeng tindih wewenang yang dimiliki masing-masing institusi. Untuk itu perlu ketegasan mengenai Batasan yang jelas atas wewenang masing-masing pihak tersebut misalnya adalah dengan menjadikan Undang Undang terpadu mengenai tindak pidana korupsi. Rekontruksi yang lain adalah berkaitan dengan kejelasan mengenai kerugian negara. Istilah kerugian negara dalam kasus korupsi harus dijelaskan secara eksplisit dan siapa pihak yang melaporkan kerugian negara tersebut. Selain itu untuk memenuhi keadilan perlu juga sebagai perimbangan adalah dengan menghadirkan istilah potensi kerugian negara jika kebijakan dana desa kjika tidak disalurka atau digunakan. Kata Kunci: Korupsi; Dana Desa; Rekonstruksi.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	17 Feb 2025 06:15
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38754

Actions (login required)

View Item