KEABSAHAN PENGALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS TANPA PERJANJIAN JUAL BELI

Puspitarini, Ratih (2024) KEABSAHAN PENGALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS TANPA PERJANJIAN JUAL BELI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200189_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200189_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB)

Abstract

Perseroan Terbatas (PT) dalam operasinya, dapat mengalihkan sahamnya dari satu pemegang saham ke pemegang saham lainnya. Pengalihan saham ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk perubahan kepemilikan, restrukturisasi perusahaan, atau perubahan strategi bisnis. Pengalihan saham diperlukan perbuatan hukum tertentu (misalnya jual beli) sebagai dasar alas hak terjadinya peralihan hak atas saham.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Keabsahan pengalihan saham perseroan terbatas tanpa perjanjian jual beli. 2) Perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif.Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder.yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian disimpulkan: 1). Keabsahan pengalihan saham perseroan terbatas tanpa perjanjian jual beli yaitu dianggap tidak sah dan dianggap batal demi hukum, dan oleh karenanya hakim menyatakan perbuatan penggugat yang mengalihkan saham milik tergugat sebagai perbuatan melanggar hukum dan untuk itu diwajibkan membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. 2) Perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli yaitu seperti dalam kasus Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr, pengadilan memutuskan bahwa pengalihan saham tanpa perjanjian jual beli tidak sah. Ini merupakan contoh dari penggunaan sarana perlindungan hukum represif untuk menegakkan aturan dan memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan.Sarana perlindungan hukum preventif dapat diinterpretasikan bahwa pengadilan menegaskan pentingnya adanya perjanjian jual beli sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak pemegang saham dan memastikan keabsahan transaksi saham. Putusan Pengadilan Negeri dalam kasus Nomor 163/Pdt.G/2014/PN Mtr adalah sebagai wujud atau bentuk perlindungan hukum yang pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Kata Kunci :Jual Beli, Saham, Perseroan Terbatas

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	13 Feb 2025 06:14
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38740

Actions (login required)

View Item