PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DI WILAYAH KOTA SEMARANG

SIDIQ, MUHAMMAD LUTHFI (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DI WILAYAH KOTA SEMARANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200178_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200178_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)

Abstract

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebutuhan Masyarakat di wilayah kota Semarang akan kepastian hukum ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehingga setiap elemenelemen dalam masyarakat yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan melaksanakan dan penegakan hukum tersebut haruslah memiliki parameter yang sama yaitu tercapainya kepastian hukum. Undang – Undang Jabatan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini tercermin atau tersurat dalam pasal 66 ayat (1), (2) UUJN dan mempertahankan hak ingkar dan kewajiban hak ingkar itu harus dihormati juga Cuma Peradilan dan Kepolisian punya hak untuk memanggil Notaris yang bersangkutan. Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1). Perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum berdasarkan undangundang jabatan Notaris di wilayah Kota Semarang dalam pembuatan akta autentik harus memperhatikan prinsip kehati – hatian, ketelitian, serta menjunjung tinggi kejujuran, moralitas serta tidak melupakan profesionalitas. 2). Bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris yang menjalankan tugasnya sebagai pejabat hukum di Kota Semarang harus melalui Majelis Pengawas Daerah karena Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada notaris di tingkat daerah, serta memastikan bahwa prosedur pengambilan minuta akta dan dokumen lainnya dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Notaris, UUJN.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Feb 2025 06:35
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38738

Actions (login required)

View Item