KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN COVERNOTE DALAM PERJANJIAN DI LEMBAGA PERBANKAN

Hendra, Arief (2024) KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN COVERNOTE DALAM PERJANJIAN DI LEMBAGA PERBANKAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200127_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200127_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Penggunaan covernote notaris dalam perjanjian kredit pada dasarnya tidak dilarang. Namun demikian notaris harus tetap berhati-hati dan saksama dalam melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen yang akan menjadi jaminan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Pelaksanaan kewenangan notaris terhadap pembuatan covernote dalam perjanjian di lembaga perbankan. 2) Akibat hukum dari pelaksanaan tugas notaris dalam pembuatan covernote terkait perjanjian di lembaga perbankan Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. yang diperoleh melalui studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan kewenangan notaris terhadap pembuatan covernote dalam perjanjian di lembaga perbankan yaitu dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan maupun Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur mengenai kewenangan notaris untuk membuat Covernote yang pada umumnya dipergunakan oleh bank. Kewenangan ini dapat dipahami sebagai bagian dari fungsi notaris dalam memberikan jasa hukum dan membantu proses administrasi terkait dokumen-dokumen yang memerlukan pengesahan lebih lanjut. Covernote hanya berlaku sebagai keterangan dari notaris atau selaku pejabat yang membuat Covernote tersebut yang menerangkan bahwa telah terjadi pengikatan kredit atau jaminan. Meskipun tidak ada peraturan yang mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan covernote, pembuatan covernote harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Jmr tersebut, Covernote yang dibuat oleh notaris dalam dibatalkan oleh hakim karena menimbulkan kerugian bagi penggugat. 2) Akibat hukum dari pelaksanaan tugas notaris dalam pembuatan covernote terkait perjanjian di lembaga perbankan yaitu jika covernote terbukti mengandung informasi yang tidak akurat atau dikeluarkan tanpa mematuhi prosedur yang benar, pengadilan dapat membatalkan covernote tersebut. Pembatalan ini berarti covernote dianggap tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk tindakan lebih lanjut. Dalam kasus Putusan Nomor 82/Pdt.G/2022/PN Jmr, pengadilan membatalkan covernote karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu covernote yang dibatalkan juga memberi akibat hukum bagi notaris, berupa denda ganti rugi, serta sanksi administratif. Kata Kunci : Notaris, Covernote, Perjanjian

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	19 Feb 2025 06:10
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38728

Actions (login required)

View Item