ASPEK HUKUM PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KAITANNYA DENGAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUDUS)

ANGGRAINI, FITRIA (2024) ASPEK HUKUM PEMANFAATAN RUANG KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KAITANNYA DENGAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN (STUDI KASUS DI KABUPATEN KUDUS). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302000123_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (356kB)
	Text Magister Kenotariatan_21302000123_fullpdf.pdf Download (2MB)

Abstract

Secara konstitusional, kekuasaan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tujuan penelitian untuk mengetahui serta menganalisis aspek hukum dan akibat hukum pemanfaatan ruang Kawasan Peruntukan Industri (KPI) kaitannya dengan sumber daya alam berkelanjutan di Kabupaten Kudus. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan memakai pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh melalui wawancara, pengamatan, dan dokumen baik dalam bentuk tertulis maupun foto. Hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) DPMPTSP Kab. Kudus tetap melakukan penilaian atau verifikasi terkait dengan industri terutama industri kategori risiko tinggi dan menengah tinggi sesuai dengan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku usaha, Pemerintah Daerah Kab. Kudus telah menerbitkan Perbup Kab. Kudus No. 34 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan nonberusaha dan Kajian Teknis Tata Ruang (KTTR). 2) Secara teoritis, penjatuhan sanksi administratif dan sanksi pidana kepada pelaku pelanggaran tata ruang memiliki tujuan agar menimbulkan efek jera. Tetapi penjatuhan hukuman yang berat pada kenyataannya tidak mampu mengurangi pelanggaran, maka perlu untuk mencari metode yang lebih efektif dan efisien dalam hal pengendalian dan pengawasan untuk menanggulanginya. Berdasarkan hal tersebut, maka pendekatan penanggulangannya tidak hanya dilakukan dari sudut hukum pidana, melainkan perlu dipadukan secara komprehensif dengan hukum administrasi negara. Jika dilihat dari tujuan penanggulangan tindak pidana pelanggaran tata ruang, tuntutan pengembalian kerugian ekonomi negara secara tunai sesuai dengan kemanfaatan hukum. Kata Kunci : Aspek Hukum, Pemanfaatan Ruang, Kawasan Peruntukan Industri.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	11 Feb 2025 06:39
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38717

Actions (login required)

View Item