STRATEGI OPTIMALISASI TRANSAKSI BELANJA NEGARA MELALUI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) (Studi Kasus Pada Satuan Kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang)

Wulandari, Trya (2024) STRATEGI OPTIMALISASI TRANSAKSI BELANJA NEGARA MELALUI PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH (KKP) (Studi Kasus Pada Satuan Kerja di Wilayah Pengadilan Tinggi Semarang). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Manajemen_20402300081_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Manajemen_20402300081_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (139kB)

Abstract

Pemanfaatan teknologi di sektor pemerintahan salah satunya diwujudkan melalui pelaksanaan gerakan pembayaran non-tunai yang telah lama dicanangkan oleh pemerintah. Perjalanan metode pembayaran non-tunai dimulai pada tahun 2014 dengan diluncurkannya Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, pada 1 Juli 2019, implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dimulai sebagai tindak lanjut dari PMK Nomor 196 Tahun 2018. Kemudian, pada tahun 2022, diterbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2022, yang diikuti dengan peluncuran KKP domestik dan QRIS untuk mendukung realisasi belanja Kementerian/Lembaga serta pemerintah daerah. Selain itu, seluruh proses pengadaan secara manual diarahkan untuk beralih ke sistem elektronik paling lambat pada tahun 2023. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2024 di wilayah Pengadilan Tinggi Semarang, dengan fokus pada Pengadilan Negeri yang telah aktif menggunakan KKP sejak tahun 2022 hingga Agustus 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan fenomena yang ada melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengoptimalkan penggunaan KKP dalam mendukung program pemerintah menuju sistem transaksi non-tunai atau cashless. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa intensitas penggunaan KKP lebih tinggi dari penggunaan uang tunai, dukungan dari pimpinan maupun pihak lain yang terlibat dalam penggunaan KKP, penanganan hambatan yang dialami satuan kerja berupa kekurangan mesin EDC, niat ataupun kemauan satuan kerja untuk memperluas penggunaan KKP, kebijakan yang dikeluarkan dalam penerapan optimalisasi KKP sesuai dengan kebutuhan satuan kerja, serta proses monitoring dan evaluasi yang berjalan dengan baik. Interaksi tersebut membuat optimalisasi penggunaan KKP pada satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Semarang. Kata Kunci: KKP, Strategi Optimalisasi, Gerakan Non-tunai, Belanja Negara.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Manajemen
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	10 Feb 2025 04:01
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38644

Actions (login required)

View Item