PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR (Studi Kasus: Provinsi Papua Selatan)

ATUK, YACOBUS (2024) PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR (Studi Kasus: Provinsi Papua Selatan). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300555_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300555_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB)

Abstract

Papua Selatan, sebagai daerah otonom baru, menghadapi tantangan besar dalam hal membangun peraturan yang tidak hanya tepat guna tetapi juga mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Melalui asas keterbukaan, diharapkan proses pembentukan peraturan daerah tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga menampung aspirasi, kebutuhan, serta masukan dari masyarakat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis penerapan asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan gubernur di Provinsi Papua Selata; serta mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi penerapan asas keterbukaan dalam proses pembentukan peraturan gubernur di Provinsi Papua Selatan. Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa Kualitatif. Teori yang digunakan teori legalitas dan teori sistem hukum. Hasil penelitian ini adalah (1) Penerapan asas keterbukaan dalam proses pembentukan Peraturan Gubernur di Provinsi Papua Selatan tentang Masterplan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Selatan merupakan langkah yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Asas keterbukaan memberikan masyarakat ruang untuk berkontribusi, baik melalui konsultasi publik maupun penyampaian masukan terhadap rancangan regulasi yang sedang dibahas. Dengan melibatkan masyarakat, proses pembentukan peraturan menjadi lebih terbuka, menjamin bahwa regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. (2) Hambatan dan solusi penerapan asas keterbukaan dalam proses pembentukan Peraturan Gubernur di Provinsi Papua Selatan dapat dianalisis melalui kerangka Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, yang mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum. Hambatan pada struktur hukum terletak pada lemahnya sinergi antar instansi; sedangkan pada substansi hukum adalah ketiadaan pedoman teknis terkait keterbukaan dan partisipasi publik; hambatan budaya hukum, pada rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya inisiatif pemerintah untuk melibatkan publik secara aktif. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan penguatan sinergi antarinstansi melalui mekanisme koordinasi yang jelas, penerbitan pedoman teknis yang mengatur keterbukaan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi. Kata Kunci: Penerapan; Asas Keterbukaan; Peraturan Gubernur.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	19 Feb 2025 06:38
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38507

Actions (login required)

View Item