FORMULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DUNIA MAYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA PENANGGULANGANNYA

Hidayah, Taufik (2024) FORMULASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DUNIA MAYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SERTA PENANGGULANGANNYA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300532_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300532_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis; 1) pelaksanaan tindak pidana pornografi dunia maya dalam aturan hukum di Indonesia, dan 2) formulasi penanggulangan tindak pidana pornografi dunia maya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada serta dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penanggulangannya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) pengaturan tindak pidana pornografi dalam dunia maya diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pasal ini menjelaskan bahwa dilarang bagi setiap orang untuk melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan dengan menggunakan fasilitas Internet. 2) Formulasi penanggulangan tindak pidana pornografi di dunia maya atau cyberporn di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Transaski Elektronik. Pada tahap aplikasi, beberapa kebijakan ini tidak dapat bekerja dengan maksimal karena mengandung beberapa kelemahan dan kekurangan pada substansi pengaturannya, diantaranya adalah perumusan melanggar kesusilaan yang bersifat abstrak/multitafsir, jurisdiksi yang bersifat teritorial, perumusan beberapa istilah dan pengertiannya yang tidak mencakup aktivitas cyberporn, perumusan tindak pidananya tidak secara eksplisit atau khusus mengatur cyberporn, sistem perumusan sanksi pidana yang tidak tepat dan jumlah sanksi pidana denda yang relatif cukup ringan, sistem perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak jelas dan rinci, tidak diaturnya pedoman dan aturan pemidanaan, dan tidak adanya harmonisasi substansi tindak pidana dan kebijakan formulasi tindak pidana, baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Kata kunci: formulasi, tindak pidana pornografi serta penanggulangannya

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	20 Feb 2025 07:05
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38486

Actions (login required)

View Item