PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

Soegianto, Soegianto (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS PENGGANTI BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300519_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300519_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (109kB)

Abstract

Pasal 66 UUJN menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, Penyidik, Penuntut Umum serta Hakim yang membutuhkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Akan tetapi pasal tersebut tidak berlaku bagi notaris pengganti. Dalam hal ini dapat diartikan tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris pengganti, meskipun ia tetap memegang tanggung jawab terhadap akta yang pernah dibuatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris; Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan pelaksanaan perlindungan hukum terhadai Notaris Pengganti berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris. Untuk menemukan perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti berbasis nilai keadilan Pancasila. Penelitian ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, teori perlindungan hukum, metode penelitian yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis data primer dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan serta data dianalisis secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti dalam praktiknya belum mencerminkan nilai keadilan Pancasila dimana kewenangan dan tanggung jawab untuk seorang notaris pengganti sama dengan notaris yang digantikannya sementara, akan tetapi perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN belum memberikan perlindungan hukum preventif bagi Notaris Pengganti. Kelemahan struktur hukum terdiri dari Sebagian besar dari Notaris Pengganti kurang memahami substansi UUJN, Ikatan Notaris Indonesia belum maksimal melaksanakan sosialisasi UUJN. Solusinya Ikatan Notaris Indonesis sebagi pengayom yang salah satu tugasnya adalah mendampingi para Notaris maupun Notaris Pengganti, dalam kerangka profesi dengan persetujuan Majelis Pengawas, ketika dipanggil penyidik, penuntut umum atau hakim. Kelemahan Subtansi Hukum, Ketidakjelasan pengaturan Pasal 66 UUJN tidak terdapat perlindungan hukum bagi notaris Pengganti yang sudah tidak menjalaskan tugasnya, solusinya pemerintah dan lembaga legislatif segera melakukan perubahan terhadap Pasal 66 UUJN. Kelemahan Kultur Hukum, terdiri dari Budaya ego klien untuk menang sendiri, memanfaatkan kelemahan Notaris Pengganti, terdapat oknum yang beritikad tidak baik. Solusinya Notaris Pengganti semasa dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak secara seksama, mandiri, jujur, Pancasila rofessional dan kehati-hatian, agar tidak mudah dijadikan tergugat oleh pihak lain dan masuk kedalam ranah ancaman pidana dan perdata. Reformulasi perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti berbasis niali keadilan yakni dengan merumuskan dan diatur secara tegas dalam UUJN mengenai pemanggilan Notaris Pengganti harus dengan seijin Majelis Kehormatan Notaris. Kata Kunci : Notaris Pengganti, Perlindungan Hukum, Keadilan Pancasila

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	03 Feb 2025 06:41
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38481

Actions (login required)

View Item