PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM MENGHADAPI UNJUK RASA DI PULAU GALANG

RIYANTO, RIYANTO (2024) PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI DALAM MENGHADAPI UNJUK RASA DI PULAU GALANG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300501_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300501_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (46kB)

Abstract

Seiring dengan perkembangan waktu, muncul berbagai laporan tentang aktivitas ilegal di Pulau Galang, seperti perambahan hutan, pelanggaran imigrasi, dan perdagangan ilegal. Hal ini menuntut tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan di pulau tersebut. Penegakan hukum secara repressif, yang melibatkan tindakan tegas dan terkadang keras, sering kali diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini. Dalam kenyataannya beberapa tindakan polri dalam menangani unjuk rasa di lakukan secara represif. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini maka tujuan yang ingin dicapai yakni 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindakan represif dari polri dalam menghadapi unjuk rasa di pulau galang; 2) Untuk mengetahui tindakan polri dalam menghadapi unjuk rasa di pulau galang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Upaya Kepolisian Menanggulangi Unjuk Rasa di Polresta Batamdilakukan pada tiga tahap, yakni Pertama, ada tahap persiapan yaitu menyiapkan surat perintah, menyiapkan kekuatan satuan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah pengunjuk rasa. Kedua, Pada saat terjadinya unjuk rasa yaitu pada saat massa unjuk rasa bergerak dan atau pawai, dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Sabhara/Satlantas. Ketiga, Sesudah terjadinya unjuk rasa yaitu setelah terjadinya unjuk rasa, aparat Kepolisian melakukan kegiatan pemulihan situasi dimana lokasi terjadinya unjuk rasa yang ditimbulkan massa pengunjuk rasasudah reda, konsentrasi massa telah bubar dan petugas kepolisian kembali berupaya mengatur dan mendorong kegiatan masyarakat agar kembali berjalan normal serta berhasil mengambil alih kontrolsituasi di tempat kejadian. Adapun upaya yang kedua yakni Upaya represif Polri dalam menghadapi unjuk rasa di pulau galang adalah Upaya tersebut mencakup Penangkapan sejumlah pengunjuk rasa yang terlibat dalam kericuhan Penggunaan gas air mata untuk membubarkan kerumunan yang dianggap anarkis. Pengerahan anggota keamanan yang signifikan untuk menjaga ketertiban. Tindakan tegas terhadap individu yang melakukan kekerasan terhadap petugas. Penerapan prosedur hukum terhadap para tersangka untuk menegakkan hukum. Dengan demikian beberapa hal dan model atau pendekatan alternatif yang dapat digunakan oleh kepolisian di Polresta Kota Batam dalam menanggulangi unjuk rasa dapat berupa model penanganan unjuk rasa yang lebih dialogis, melibatkan peran mediator atau fasilitator, ataupendekatan lain yang lebih proaktif dalam mencegah eskalasi kekerasan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Unjuk Rasa, Kepolisian Republik Indonesia

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	03 Feb 2025 06:49
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38469

Actions (login required)

View Item