HIKMAWATI, NURUL (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA AKIBAT KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Jepara). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
Magister Ilmu Hukum_20302300461_fullpdf.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
Magister Ilmu Hukum_20302300461_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (50kB) |
Abstract
Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat maupun korban yang meninggal dunia, bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudi itu sendiri. Dalam kaitannya dengan kecerobohan pengguna jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada masa yang akan datang. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun jenis penelitian kualitatif, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori keadilan, teori efektivitas hukum dan teori kepastian hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas bahwa penegakan hukum bagi pengemudi yang karena kelalainnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 310, tetapi hukuman yang diberikan kepada pelaku belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga belum memberikan efek jera. Kendala penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah saksi dan warga terlambat melapor, kurangnya kesadaran masyarakat, tidak ada saksi, wilayah kejadian tidak ada CCTV dan pelaku tabrak lari belum ditemukan. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas pada masa yang akan datang adalah menjerat pelaku dengan aturan yang menyangkut kasus tersebut, belakangan Polri menerbitkan peraturan terbaru yang membahas mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Yang mana dalam aturan tersebut, upaya pemblokiran kendaraan yang digunakan oleh pelaku dapat dilakukan karena terkait dengan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Dalam Pasal 87 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, unit pelaksana Regident Ranmor dapat memblokir data kendaraan bermotor yang dikendarai oleh pelaku baik data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ataupun Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) guna kepentingan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang sebelumnya diajukan oleh penyidik. Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 03 Feb 2025 06:58 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38410 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |