PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN ILEGAL (Studi Kasus di Kepolisian Resor Cirebon Kota)

Makmudin, Makmudin (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN ILEGAL (Studi Kasus di Kepolisian Resor Cirebon Kota). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300427_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300427_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB)

Abstract

Penambangan tanpa izin memiliki dampak cukup serius yamg merusak kegiatan usaha bagi pemegang tanpa izin resmi dan tidak hanya tambang ilegal yang juga membahayakan keselamatannya karena masih tidak patuh mengikuti kaidah-kaidah pengertian penambangan yang memadai dan berpotensi merusak lingkungan hidup seperti longsor, banjir dan mengurangi kesuburan tanah dalam aktivitas tersebut. Pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal juga berpotensi menimbulkan masalah sosial, gangguan, keamanan dan kerusakan lahan perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan kejahatan atau tindakan pidana.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terhadap tindak pidana penambangan ilegal di wilayah Kepolisian Cirebon Kota. Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terhadap tindak pidana penambangan ilegal di wilayah Kepolisian Cirebon Kota. Untuk mengatasi dan menganalisa pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terhadap tindak pidana penambangan ilegal di masa yang akan datang. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara socio-legal research dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, teori efektivitas hukum dan teori kepastian hukum. Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terhadap tindak pidana penambangan ilegal di wilayah Kepolisian Cirebon Kota adalah dengan sanksi perdata dan juga sanksi administrasi dengan cara pencabutan izin usaha. proses penegakan hukum terhadap perusahaan yang memiliki pertambangan liar diawali dengan penyidikan oleh pihak kepolisian, kemudian dilanjutkan ke kejaksaan serta kemudian ke tingkat pengadilan. Proses-proses yang diawali oleh pihak kepolisian beberapa kali tidak maksimal karena yang ditangkap hanyalah pekerja tambang bukan pemilik modal ataupun pemilik perusahaan tambang. Kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terhadap tindak pidana penambangan ilegal di wilayah Kepolisian Cirebon Kota adalah sulitnya membuktikan unsur kesalahan. Hal ini dikarenakan subyek hukum korporasi berbeda dengan manusia yang memiliki akal dan pikiran. Selain itu, penerapan sanksi administratif bisa berakibat pada penutupan perusahaan, yang dapat menyebabkan pengangguran dan kejahatan. Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terhadap tindak pidana penambangan ilegal di masa yang akan datang adalah diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pelaku usaha penambangan tanpa IUP dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar. Penerapan sanksi pidana yang tegas dan tepat dapat menjadi upaya untuk mencegah terjadinya penambangan ilegal di masa mendatang. Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Usaha, Tindak Pidana, Penambangan Ilegal

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	05 Mar 2025 06:22
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38376

Actions (login required)

View Item