ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM DUGAAN KORUPSI AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) KOTA TARAKAN KALIMANTAN UTARA STUDI KASUS LAPORAN INFORMASI NOMOR : I.I/199/IV/2022/RESKRIM TANGGAL 29 APRIL 2022

KHOMAINI, MHD (2024) ANALISIS YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM DUGAAN KORUPSI AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM (ATCS) KOTA TARAKAN KALIMANTAN UTARA STUDI KASUS LAPORAN INFORMASI NOMOR : I.I/199/IV/2022/RESKRIM TANGGAL 29 APRIL 2022. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300424_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300424_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB)

Abstract

Divergensi hukum administrasi dan hukum pidana, berimplikasi terhadap penetapan awal status hukum perkara tertentu. Kekurangcermatan dalam tahap itu, dapat berpotensi mengganggu efektivitas pengembalian kerugian keuangan Negara. Tesis ini bertujuan menganalisis penerapan hukum, mekanisme pengembalian kerugian keuangan Negara, kendala serta solusi terhadap perkara Laporan Informasi Nomor : LI/ 199 /IV/2022/Reskrim Tanggal 29 April 2022, dalam dugaan Korupsi Area Traffic Control System (ATCS) Kota Tarakan Kalimantan Utara. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam mengelaborasi permasalahan melalui teori penegakan hukum. Hasil yang ditemukan, pertama: penerapan hukum berdasarkan pada substansi hukum yang membagi kewenangan antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam penanganan divergensi hukum antara domain administrasi dan pidana. APH menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan dan tiada kesalahan tanpa kemanfaatan secara komplementer. Kedua, mekanisme pengembalian kerugian keuangan Negara (teridentifikasi Rp 675.415.741,- rupiah) diatur dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Republik No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga, kendala utama dalam dimensi budaya hukum antara APH dan APIP yang membutuhkan top leader coordination dalam upaya menciptakan budaya hukum yang tersistem dan konsisten. Kata kunci : Pengembalian Kerugian Keuangan Negara; APH; Tindak Pidana Korupsi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2025 06:40
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38371

Actions (login required)

View Item