ANALISIS SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH POLDA JATENG

MA’ARIF, KHUSNUL (2024) ANALISIS SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH POLDA JATENG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300413_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300413_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB)

Abstract

Pemulihan hak dan kondisi korban perdagangan orang saat ini belum terlaksana dengan baik. Tulisan ini bertujuan menganalisis lebih lanjut terkait perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang yang belum mampu mengakomodir hak dan kerugian korban, hal ini terlihat dengan ketidak efektivan pelaksanaan perlindungan hak pemulihan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polda Jateng. Tujuan dari tesisi ini ialah untuk menganalisis sistem perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang saat ini, untuk menganalisis kendala dalam perlindungan hukum kepada korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Polda Jateng saat ini, dan untuk menemukan menemukan solusi dalam persoalan perlindungan hukum kepada korban dalam kasus tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Polda Jateng saat ini. Teori yang digunakan ialah Teori Hukum Berjenjang Hans Nawiasky Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Sebagai Middle Theory. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang ada terlihat jelas bahwasannya pelaksanaan perlindungan hak korban perdagangan orang belum berjalan dengan efektiv akibat pengaturan restitusi yang belum jelas baik dari segi besaran hingga terkait pengaturan pidana pengganti dari restitusi. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus dilawan karena merugikan korban baik secara fisk maupun mental. Kondisi demikian jelas telah bertolak belakang dengan Sila Pertama, Sila Kedua, dan Sila Kelima Pancasila, Alinea Ke-Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun saran yang ada dalam teisi ini ialah erlu ditentukan perihal besaran restitusi korban tindak pidana perdagangan orang serta perlu adanya peninjauan Kembali terhadap pidana pengganti restitusi, perlu adanya pengawasan, pencegahan, dan penanganan pidana perdagangan orang yang berbasis digital, perlu adanya keterlibatan masyarakat lebih besar lagi terkait upaya pengawasan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kata Kunci: (Analisis, Korban, Perdagangan Orang, Perlindungan)

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	25 Feb 2025 06:33
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38361

Actions (login required)

View Item