ANALISIS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

SINAGA, IMMANUEL EBEN EZER (2024) ANALISIS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300399_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300399_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB)

Abstract

Hakikat Negara Indonesia sebagai negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah didasarkan pada konsep teori Kedaulatan Negara (Soeverignty) yang pada prinsipnya menyatakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui, menganalisis mekanisme pengawasan terhadap kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan perkara korupsi. 2) Untuk mengetahui, menganalisis kelemahan-kelemahan dan solusi terhadap regulasi kewenangan jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori penegakan hukum, teori hukum kewenangan. Mekanisme pengawasan ini bertujuan untuk memastikan agar kewenangan jaksa dalam penyidikan perkara korupsi dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga integritas dan kredibilitas proses penegakan hukum dapat terjaga. Mekanisme pengawasan terhadap kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan perkara korupsi di Indonesia mencakup berbagai aspek pengawasan internal dan eksternal yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Pengawasan internal dilakukan oleh institusi-institusi dalam lingkungan Kejaksaan seperti Inspektorat dan Komisi Kode Etik Jaksa. Kompleksitas kasus korupsi, yang sering melibatkan banyak pihak dan transaksi yang rumit, juga menjadi tantangan signifikan bagi jaksa. Hendaknya perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan independensi Inspektorat Kejaksaan serta Komisi Kode Etik Jaksa agar dapat menjalankan pengawasan yang lebih efektif dan transparan. Evaluasi rutin terhadap kinerja jaksa dan pengembangan sistem pelaporan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat juga penting untuk diperhatikan. Kata Kunci : Jaksa, Kewenangan, Korupsi, Tindak Pidana.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	05 Feb 2025 06:49
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38347

Actions (login required)

View Item