ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR BERBASIS KEADILAN (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN. Pwt)

NILUH, FEBI SEKAR (2024) ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR BERBASIS KEADILAN (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN. Pwt). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300370_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300370_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB)

Abstract

Kekerasan seksual bisa terjadi di setiap komunitas dan korbannya pun tidak memandang jenis kelamin dan usia, Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan. hukum Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan unsur–unsur Pasal 81 ayat (1) UU R.I. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN.Pwt, dan untuk mengetahui tanggungjawab pelaku pidana dalam tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pwt. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan hukum yang menerapkan hukum in abstracto ke dalam peristiwa atau perkara yang in concreto. Materi penelitian adalah putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pwt. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif dengan metode deduktif dengan silogisme, dimana premis mayor adalah peraturan perundang- undangan dan teori-teori, sedangkan hasil penelitian sebagai premis minor, kemudian antara premis mayor dan minor ditarik suatu kesimpulan (konklusi). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur–unsur Pasal 81 ayat (1) UU R.I. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang pada Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Pwt adalah telah sesuai, di mana perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan pada putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN.Pwt adalah berdasar pertimbangan yuridis dan sosiologis. Kunci : Analisis Yuridis, tanggungjawab pelaku pidana, anak, Tindak Pidana persetubuhan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	30 Jan 2025 07:45
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38322

Actions (login required)

View Item