OPTIMALISASI PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI WILAYAH POLDA JAWA TENGAH

BUDIARTO, DWI WASIS (2024) OPTIMALISASI PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI WILAYAH POLDA JAWA TENGAH. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300345_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300345_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (46kB)

Abstract

Politik hukum narkotika pada perkembangannya masih berpijak pada sistem hukum pidana tradisional sementara itu di satu sisi politik hukum pidana narkotika harus berhadapan dengan era digitalisasi dimana kejahatan tidak lagi dengan modus tradisional namun lebih maju lagi menjadi modus yang berbentuk cyber crime. Hal demikian kerap membuat optimalisasi pemberantasan narkotika mengalami konstipasi. Tesis ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan optimalisasi pemberantasan narkotika di wilayah Polda Jawa Tengah saat ini. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan kendala dan solusi dalam persoalan pemberantasan narkotika di wilayah Polda Jawa Tengah. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial, permasalahan dalam penelitian ini dianalisis dengan teori bekerjanya hukum dimasyarakat dan teori hukum progresif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa penanggulangan tindak pidana peredaran narkotika secara melawan hukum di wilayah Polda Jawa Tengah belum mampu terwujud karena belum adanya pengaturan peredaran narkotika secara melawan hukum melalui digital dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kendala dalam penanganan narkotika di wilayah Polda Jawa Tengah adalah karena Faktor belum mampunya politik hukum narkotika dalam menanggulangi persoalan peredaran narkotika secara digital ialah faktor substansi berupa belum diaturnya ketentuan perihal peredaran narkotika secara melawan hukum melalui sarana digital, faktor struktur berupa masih minmnya sarana dan prasarana digital dalam penanggulangan persoalan peredaran narkotika secara digital, faktor kultur berupa persoalan kemiskinan dan tatanan social budaya yang banyak mengakibatkan para pihak korban lingkungan social yang rusak menjadi pengguna dengan menjadikan media digital sebagai modus operandi terbaru. Solusi yang dapat dilakukan ialah pemerintah perlu kiranya dibuat ketentuan terkait peredaran narkotika secara melawan hukum melalui media digital baik dalam level perundang-undangan maupun peraturan pelaksana di level peraturan pemrintah maupun peraturan daerah di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten bahkan di level Peraturan Desa. Kata Kunci: (Narkotika, Optimalisasi, Pemberantasan, Pidana)

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	25 Feb 2025 06:42
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38308

Actions (login required)

View Item