PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN YANG BERKEPASTIAN HUKUM

Putra, Dimas Satria (2024) PERAN JAKSA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI BALANGAN YANG BERKEPASTIAN HUKUM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300336_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300336_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB)

Abstract

Penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga memerlukan instrumen lembaga penegak hukum salah satunya kejaksaan yang berwenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan melakanakan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan yang berkepastian hukum, serta hambatan dan solusi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan menggunakan data primer maupun data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan dan metode analisis data adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan peran Jaksa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan telah berkepasian hukum, dimana telah diatur dalam KUHAP, Undang-Undang-Undnag Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan ndang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Peran jaksa sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksna putusan merupakan rangkaian integral yang memasikan proses hukum berjalan secara menyeluruh. Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Balangan adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, hambatan dalam penelusuran aset. Adapun solusinya adalah penambahan penerimaan CPNS Kejaksaan, aloksi anggaran yang lebih besar, dan koordinasi dengan pihak terkait dalam penelusuran aset serta melakukan penggalangan kepada keluarga terdakwa untuk membayar uang pengganti sesuai putusan pengadilan. Kata kunci : peran jaksa; penegakan hukum; tindak pidana korupsi

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	26 Feb 2025 07:16
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38301

Actions (login required)

View Item