Skema Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Memberantas Akses Perjudian Online

Sulaiman, Didik (2024) Skema Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Memberantas Akses Perjudian Online. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300333_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (46kB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300333_fullpdf.pdf Download (1MB)

Abstract

Faktanya meskipun perjudian secara online sudah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, judi online ini belum bisa secara mudah untuk ditegakkan karena pemerintah dan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan dengan sarana teknologi informasi pada khususnya internet. Masih banyak pelaku judi online yang belum bisa ditangkap oleh aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Aparat penegak hukum lebih cenderung menggunakan Pasal 303 KUHP untuk menjerat para pelaku judi online. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) hakikat pertanggungjawaban pidana pada lingkup perjudian online secara yuridis di Indonesia, (2) peran Kepolisian dalam memberantas akses perjudian online, (3) problematika kriminalisasi pelaku perjudian online oleh penyidik Polri. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Berkaitan dengan hukum judi online secara spesifik diatur dalam Pasal 27 ayat 2 UU Informasi Transaksi Elektronik atau lebih dikenal dengan UU ITE dan perubahannya. Pasal 27 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan aturan khusus dalam penanganan kasus perjudian online yang harus diperhatikan oleh penegak hukum. (2) Upaya penegakan hukum secara preventif berupa pencegahan untuk memotong akses para bandar judi online untuk melancarkan bisnisnya berupa pengoperasian situs judi online serta menghambat para pemain judi online dalam mengakses situs-situs judi online guna memulai aktivitas bermain judi. Penegakan hukum preventif adalah proses pelaksaan hukum oleh penegak hukum dalam taraf upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. (3) Secara realitas, pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik perjudian online memiliki problematika yang kompleks karena melihat circle permainan judi online ini sangat sempit untuk ditindak secara fisik kepada pelaku karena implikasi tersebut faktor kecanggihan teknologi. Kata Kunci: Skema Kepolisian, Penegakan Hukum, Perjudian Online.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	26 Feb 2025 07:26
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38299

Actions (login required)

View Item