ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MINERAL DAN BATUBARA DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTABARU

Wibowo, Arif Sukmo (2024) ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MINERAL DAN BATUBARA DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTABARU. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300301_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300301_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB)

Abstract

Kegiatan penambangan mineral dan batubara terdapat beberapa isu-isu penting permasalahan, yakni ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya seperti penambangan tanpa izin yang mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara. Tujuan penelitian dalam penelitian ini antara lain untuk mendiskripsikan dan menganalisis konstruksi hukum regulasi penegakan hukum pidana terhadap penambangan mineral dan batubara saat ini; untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi penegakan hukum pidana terhadap penambangan mineral dan batubara saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori pertanggungjawaban hukum dan teori keadilan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:1) Konstruksi hukum tindak pidana terkait penambangan mineral dan batu bara adalah ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining diatur dalam Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal161, Pasal 163 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 164; 2).hukum pidana terhadap penambangan mineral dan batubara Berbagai faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum perkara penambangan mineral dan batu bara, adalah sebagai berikut : Faktor Undang-Undang adalah peraturan perundang- undangan yang masih multi tafsir di antara penegak hukum. Hambatan lain yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penambangan mineral dan batu bara adalah tidak adanya ancaman hukuman minimal yang diatur oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009; Faktor Penegak Hukum dikarenakan masih adanya oknum oknum penegak hukum yang berusaha menguntungkan dirinya sendiri, walaupun harus melanggar hukum yang seharusnya ia tegakkan; Faktor Masyarakat bahwa masyarakat tidak akan berhenti melakukan praktek penambangan illegal, apabila tidak ada jaminan bahwa mereka akan tetap hidup dengan layak jika berhenti melakukan penambangan mineral dan batu bara. Solusi yang dapat dilakukan dibagi menjadi upaya penal dan upaya non penal. Upaya-upaya tersebut akan dijelaskan seperti berikut : Upaya Penal yaitu dengan melakukan perubahan terhadap peraturan- peraturan yang berhubungan dengan masalah penambangan mineral dan batu bara, sehingga tidak menimbulkan multitafsir diantara para penegak hukum. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Mineral dan Batubara.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	03 Mar 2025 06:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38264

Actions (login required)

View Item