EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAYARAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN (Studi : Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm)

Kusuma, Agung Jaya (2024) EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PEMBAYARAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN (Studi : Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300279_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300279_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (47kB)

Abstract

Pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum, namun pada prakteknya belum ada pedoman teknis dalam penanganan barang bukti hasil tindak pidana untuk pembayaran restitusi dan belum ada pengaturan terkait bila aset terpidana tidak mencukupi unutk membayar restitusi kepada korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efekvitas serta hambatan dalam pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi studi lapangan dan studi kepustakaan, sedangkan metode analisis data adalah kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum dan teori kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pelaksanaan putusan pembayaran restitusi terhadap korban tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam putusan Nomor 343/Pid.Sus/2022/PN.Bjm belum efektif. Hal ini karena terkendala oleh keterbatasan undang-undang dalam pengaturan pelaksanaan teknis pembayaran restitusi oleh kejaksan, harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar restitusi, kesulitan dalam penelusuran aset. Adapun solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah adalah perlu segera dibuat peraturan terkait pedoman teknis bagi kejaksaan dalam pengurusan harta benda milik terpidana sebagai pembayaran restitusi, pihak jaksa berkoordinasi dengan LPSK, KPKNL untuk mengadakan rapat FGD dengan para korban untuk mencapai kesepakatan, kerjasama dengan Orotiritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga terkait lainnya untuk mempercepat proses identifikasi aset Kata kunci : efektivitas; restitusi; tindak pidana penipuan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	05 Mar 2025 06:40
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38239

Actions (login required)

View Item