ANALISA YURIDIS KRIMINALISASI APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA

PUTRA, M. INDRA EKA (2024) ANALISA YURIDIS KRIMINALISASI APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300140_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300140_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB)

Abstract

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya apabila digunakan untuk medis. Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 127 mengatur menganai penyalahguna narkotika. Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika, hak atas pembinaan dan rehabilitasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriftif analistis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, permasalahan dianalisis dengan teori, penegakan hukum dan Keadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh aparat penegak hukum sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit Polri yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan dalam penegakan hukum dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika. POLRI menganggap persoalan narkotika adalah persoalan serius, POLRI tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum karena kita negara hukum Ancaman sanksi sesuai ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Sistem penjatuhan sanksi terhadap penyalah guna tidak hanya berorientasi pada pidana penjara saja karena akan mengesampingkan aspek kesehatan penyalah guna tersebut, tetapi sebagaimana yang ada pada norma sanksi rehabilitasi medis dapat menjadi sanksi yang wajib dijatuhkan terhadap penyalah guna. Dengan demikian sudut pandang terhadap penyalah guna tidak hanya dilihat dari 1 (satu) sisi melainkan dari sudut pandang kesehatan dan hukum, agar dapat mengoptimalkan penegakan hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Kata Kunci: Kriminalitas, Penyalahguna, Narkotika, APH

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	18 Mar 2025 02:07
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38113

Actions (login required)

View Item