URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

SAFITRI, WULAN (2024) URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100350_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB)
	Text Ilmu Hukum_30302100350_fullpdf.pdf Download (3MB)

Abstract

Kerugian finansial bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia akibat tindak pidana korupsi meningkatkan keresahan warga masyarakat mengenai penegakan hukum pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum untuk mengembalikan kembali atas kerugian negara itu kepada terdakwa agar merasa jera. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi rancangan undang-undang perampasan aset dalam membantu pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui materi muatan rancangan undang-undang perampasan aset dalam membantu pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang dipergunakan ialah deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif dan sumber data penelitian ini dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa kepustakaan dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, penelitian ini dianalisis dengan deskriptif kualitatif Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kurangnya prioritas dalam prolegnas terkait rancangan undang-undang perampasan aset menunjukan bahwa beberapa pihak berkepentingan tidak menganggap hal ini sebagai agenda yang mendesak. Padahal, perampasan aset berdasarkan rancangan undang-undang ini memiliki perbedaan mendasar dengan perampasan aset dalam hukum pidana yang berlaku sekarang yakni terkait dengan penghematan waktu dan biaya penanganan perkara, jangkauan dari pada perampasan aset yang akan lebih jauh, substitusi aset lebih efektif, pengelolaan aset hasil rampasan akan lebih efisien, serta akan menjadi sistem pembuktian yang terbalik secara utuh. Materi muatan rancangan undang-undang perampasan aset dalam membantu pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi juga memperhatikan definisi spesifik yang tercantum dalam undang-undang tersebut untuk mengatur perampasan aset, jenis-jenis tindak pidana, aset yang dirampas, penelusuran aset, prosedur pemblokiran, penyitaan, perampasan, subjek perampasan aset dengan spesifik, pengaturan mengenai prosedur pemeriksaan, wewenang pengadilan serta pelaksanaan putusan, pengelolaan aset beserta prosedur pengelolaannya, pengaturan ganti rugi dan perlindungan pihak ketiga, kerja sama internasional, pendanaan, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup. sehingga rancangan undang undang ini bertujuan untuk memperkuat asistem hukum dengan memberikan dasar hukum yang jelas untuk perampasan aset yang diperoleh dari hasil hasil tindak pidana korupsi. Kata Kunci : Rancangan Undang-Undang ,Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	14 Mar 2025 02:28
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38065

Actions (login required)

View Item