PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGUJIAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG BAGI MASAYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN PEMALANG YANG BERKEPASTIAN HUKUM

PRIMASESA, INTAN NAVY (2024) PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENGUJIAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG BAGI MASAYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN PEMALANG YANG BERKEPASTIAN HUKUM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300113_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300113_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB)

Abstract

Peran Dinas Perhubungan dalam penegakan hukum terhadap kendaraan lalu lintas, angkutan umum, dan angkutan barang tentu didasari pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dijabarkan secara eksplisit oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 Tahun 2015Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Dalam peraturan tersebut mengatur terkait sektor tranportasi yang dimana kendaraan bermotor tersebut harus memperhatikan kondisi kendaraan yang digunakan di jalan demi untuk memperhatikan keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara di lingkungan jalan. Maka sangat diperlukan pengujian dari pemerintah selaku eksekutor terhadap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah data kendaraan menurut data Electronic Registration and Idetification (ERI) Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri) diperoleh, sampai dengan tahun September 2024 jumlah sepeda motor diperkirakan mencapai 677.360 unit. Selanjutnya, jumlah mobil penumpang sebanyak 33,09 ribu unit. Diikuti mobil bermuatan 14,16 ribu unit, bus 965 unit, dan kendaraa khusus (ransus) 153 unit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat yuridis sosiologis yang menekankan pada praktik di lapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku, pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan sedangkan untuk analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas, melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian duhubungkan dengan kenyataan dan fakta-dakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat Peran Dinas Perhubungan dalam pengujian kendaraan angkutan di Kabupaten Pemalang secara umum belum berjalan secara optimal dimana terlihat pengujian Kendaraan Bermotor pada prakteknya belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, kendala yang sering terjadi ialah keterbatasan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Dinas Perhubungan khususnya yang melaksanakan Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor jika dilihat dari sisi Kualitas, Kuantitas maupun Rasio kendaraan yang diuji sangatlah kurang, terlihat dari Sarana dan Prasarana dalam melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor belum sesuai dengan peraturan perundang-undagan berlaku sehingga hal ini berpengaruh terhadap pengawasan yang dilakukan. Kata Kunci: Peran Dinas Perhubungan, Pengujian Berkala, Kendaraan Bermotor

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	14 Mar 2025 02:25
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38060

Actions (login required)

View Item