ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU PENCEMARAN UDARA (Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls)

Pamungkas, Taruna Gigih (2024) ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU PENCEMARAN UDARA (Studi Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100331_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302100331_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB)

Abstract

Pencemaran udara merupakan salah satu ancaman lingkungan terbesar bagi kesehatan manusia, salah satunya disebabkan oleh tindak kejahatan manusia yang mengakibatkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas udara, karena pada saat hutan terbakar sejumlah partikel halus, gas beracun dan polutan lainnya dilepaskan ke atmosfer yang dapat memperburuk kualitas udara di lingkungan sehingga menyebabkan masalah kesehatan, kurangnya visibilitas, kerusakan ekosistem serta Global Warming. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran udara berdasarkan Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls dan untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran udara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan menyajikan uraian secara sistematis dan logis, kemudian melakukan analisis mendalam. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berasal dari sumber-sumber literatur yang bersifat teoritis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sebagai pelaku pencemaran udara berdasarkan Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls menjatuhkan pidana Pasal 99 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH sudah tepat dan memenuhi unsur-unsur delik baik dari sudut pandang delik formil dan delik materiil. Namun, menurut penulis sanksi pidana yang dijatuhkan masih kurang memberikan efek jera. Seharusnya, selain menjatuhkan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00, Majelis Hakim juga memberikan sanksi tambahan kepada PT. NSP berupa pencabutan izin operasi guna menimbulkan efek jera, mengingat bahwa PT. NSP tidak memenuhi sarana dan prasarana pencegahan kebakaran hutan sesuai dengan petunjuk standarisasi. Kendala dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi menghadapi beberapa kendala seperti kesulitan dalam mengumpulkan bukti, keterbatasan anggaran untuk melakukan penelitian terhadap barang bukti, serta minimnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang lingkungan, telah menghambat proses peradilan secara signifikan. Solusi dari adanya tindak pidana lingkungan adalah dengan dibentuknya peradilan khusus yang mengadili kasus-kasus tindak pidana lingkungan, sehingga peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat terimplementasi dengan baik dari segi pencegahan atau dari segi implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan. Kata Kunci: Sanksi Pidana; Korporasi; Pencemaran Udara.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	17 Mar 2025 03:07
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38049

Actions (login required)

View Item