PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 160/PID.SUS/2023/PN.CLP)

HIMAWAN, ESA HENDRA (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 160/PID.SUS/2023/PN.CLP). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300071_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300071_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB)

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum atau negara hukum. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu dalam keadaan lemah atau tidak berdaya ketika diancam untuk tidak menceritakan apa yang dialaminya. Hampir setiap kasus yang ditemukan, pelakunya adalah orang terdekat korban. Meningkatnya jumlah kasus asusila baik itu kekerasan seksual maupun persetubuhan terhadap anak didalam masyarakat mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini. Tesis ini bertujuan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan dalam putusan pengadilan nomor 160/pid.sus/2023/pn.clp serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap anak serta solusinya. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif Analis, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini menganalisis Permasalahan dengan teori Perlindungan Hukum dan teori keadilan dalam putusan pengadilan nomor 160/pid.sus/2023/pn.clp. Berdasarkan hasil penelitian didalam penelitian ini dalam Putusan nomor 160/pid.sus/2023/PN Clp nampaknya kurang adanya bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban persetubuhan. Hakim dalam memutus putusan ini hanya bersifat punitive (menghukum) yang artinya hanya mempertimbangkan isi dakwaan dari jaksa penuntut umum, dan tidak mempertimbangkan terkait perlindungan bagi anak korban. Meskipun restitusi kompensasi dapat diajukan sendiri secara terpisah. Berdasarkan perkembangannya, banyak undang-undang yang mengatur restitusi dan kompensasi Perma Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi pasal 5. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana persetubuhan terkadang menemukan beberapa kendala yang dihadapi, adalah Anak yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan, Sarana dan Prasarana. Untuk Mengatasi Kendala Yang Ditemukan Beberapa Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara polisi, otorisasi, keadilan, pengadilan dan pemerintah, Peningkatan Jumlah Personel serta Membangun kerjasama dengan lembaga sosial, organisasi non-pemerintah, dan institusi Pendidikan, serta Meningkatkan penyediaan infrastruktur. Kata Kunci: perlindungan hukum, anak korban, persetubuhan

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	05 Mar 2025 02:35
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/38002

Actions (login required)

View Item