Asfia, Dedy Roehan (2024) PERANAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DESA BERBASIS NILAI KEADILAN (Studi Kasus di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
Magister Ilmu Hukum_20302300054_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (49kB) |
![]() |
Text
Magister Ilmu Hukum_20302300054_fullpdf.pdf Download (1MB) |
Abstract
Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sangatlah penting, dalam penyusunan, pembahasan dan pembuatan produk hukum yaitu membahas dan menyepakti Rancangan Peraturan Desa, artinya apabila salah satu tidak berperan sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku maka produk hukum yang dihasilkan akan jauh dari tujuan dibentuknya produk hukum di Desa, yaitu yang berbasis nilai keadilan pancasila. Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan sama. agar produk hukum yang di hasilkan oleh desa, benar-benar dari aspirasi dan usulan masyarakat, yang mewakili seluruh lapisan dan elemen masyarakat, dan diharapkan produk hukum ini bukan hanya usulan dari para pemegangkekuasaan di Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk hukum Desa berbasis nilai keadilan di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal dan Hambatan dan solusi terkait peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan produk Hukum Desa di Desa Surokidul Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal. Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan metode pengambilan data melalui observasi dan wawancara narasumber, serta menganalisis bahan-bahan lapangan dan bahan pustaka. Sedangkan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam menganalisis rumusan masalah menggunakan teori keadilan pancasila, teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan hukum. Prosedur pembentukan produk hukum di Desa Surokidul, Kepala Desa membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan Desa, selanjutya setelah rancangan disusun oleh tim, Kepala Desa menggundang BPD dan masyarakat untuk melaksanakan musyawarah desa guna membahas usulan kegiatan yang akan dimasukan dalam rancangan peraturan desa, didalam Musdes ini masyarakat dan peserta musdes bisa mengusulkan kegiatan yang akan dimasukan dalam rancangan perdes, dalam proses pembentukan produk hukum pengajuan rancangan peraturan kepala desa yang mempunyai aktif menyusun membentuk tim kemudian, mengajaukan rancangan tetapi Peranan BPD bersifat pasih hanya menunggu dari pemerintah desa untuk melaksnakan muasyawarah desa. Hambatan-hambatan dalam pemebnatukan produk hukum : 1)hambatan internal meliputi kurangnya pemahaman dari Kepala Desa dan BPD dalam proses pembentukan produk hukum di desa, Peranan BPD yang pasif sehingga Kepala Desa yang aktif dalam pembentukan produk hukum bisa menimbulkan kualitas pearaturan Desa yang sesuai dari aspirasi masyarakat desa.2) hambatan eksternal kurangnya peningkatan kapasitas bagi kepala Desa dan BPD secara bersama-sama tidak terpisah, agar terciptanya persepsi yang sama dalam pembentukan produk hukum,Jumlah BPD di Desa surokidul berjumlah 5 orang tetapi yang aktif hanya satu/dua anggota BPD yang menghadiri musdes disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kesibukan pekerjaan lainya, kemuadian kurangnya dukungan dana operasional bagi BPD dalam menjalakan fungsi menyerap aspirasi masyrakat. Kata Kunci : Kepala Desa dan BPD, dan Pembentukan Produk Hukum Desa
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 12 Mar 2025 02:13 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37989 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |