PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERPORN (KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA) (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)

TSANI, MUHAIMIN IHSAN (2024) PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERPORN (KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA) (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100208_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB)
	Text Ilmu Hukum_30302100208_fullpdf.pdf Download (4MB)

Abstract

Kemajuan teknologi telekomunikasi telah menciptakan masyarakat baru dengan struktur sosial dan nilai-nilai yang berubah, memperluas aktivitas dan interaksi ke dalam realitas virtual yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Internet tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan bisnis, tetapi juga memfasilitasi berbagai kejahatan, termasuk cyberporn. Cyberporn merupakan bentuk eksploitasi seksual di dunia maya, sering melibatkan berbagai pihak baik anak maupun orang dewasa. Di Indonesia, kasus cyberporn semakin menunjukkan peningkatan, termasuk penyebaran konten pornografi melalui aplikasi populer seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan Telegram. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana cyberporn (kejahatan pornografi dunia maya), menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, serta mengidentifikasi kendala-kendala dan solusi dalam penyelesaian proses penegakan hukumnya. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berdasar pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana cyberporn di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dimulai dengan laporan pengaduan dari pihak korban. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui gelar perkara untuk memperoleh titik terang dari kasus yang dilaporkan. Selanjutnya, kasus dinaikkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan, hingga berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan untuk diteruskan ke proses pengadilan. Proses pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, selama proses penegakan hukum, ditemukan sejumlah kendala, seperti keterbatasan alat bukti digital, kompleksitas dalam mengidentifikasi pelaku, serta rendahnya literasi digital masyarakat terkait hukum yang mengatur konten asusila. Sebagai solusi, Kepolisian Resor Kota Besar Semarang mengintensifkan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya cyberporn. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih komprehensif terhadap kejahatan pornografi di dunia maya di Indonesia. Kata Kunci : pelaku, tindak pidana, cyberporn

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	12 Mar 2025 03:02
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37978

Actions (login required)

View Item