TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA BAGI KORPORASI DALAM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Miswulandari, Miswulandari (2024) TINJAUAN YURIDIS HUKUM PIDANA BAGI KORPORASI DALAM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100201_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302100201_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)

Abstract

Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan perukiman pada perakteknya banyak mengalami masalah, mulai dari wanprestasi pihak pengembang perumahan sampai ke penipuan pembeli perumahan. Hal ini sudah pasti bermuara pada kerugian yang diderita masyarakat. Pengembang perumahan sebagai yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pembangunan PSU tidak lepas dari tanggungjawab pidana jika lalai atau sengaja tidak menjalankan kewajibannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis hukum pidana bagi korporasi dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman; Mengetahui faktor kendala hukum pidana bagi korporasi dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman. Mengetahui solusi dari yang dinyatakan secara ideal. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah (1) Tinjauan yuridis hukum pidana bagi korporasi dalam bidang perumahan dan kawasan perumahan menunjukkan bahwa regulasi telah menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta peraturan lainnya. Pengaturan ini mencakup larangan, kewajiban, dan sanksi pidana untuk mencegah pelanggaran oleh korporasi, seperti pembangunan tanpa izin, pengalihan fungsi sarana umum, dan pelanggaran tata ruang. (2) Faktor kendala hukum pidana bagi korporasi dalam bidang perumahan dan kawasan perumahan mencakup tiga aspek utama: dari sisi substansi, kelemahan regulasi dalam menetapkan tanggung jawab pidana korporasi, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyebabkan sanksi pidana sering kali tidak efektif dan hanya bersifat administratif. Dari sisi struktur, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, termasuk minimnya pelatihan teknis dan ketiadaan unit khusus, memperlambat dan melemahkan penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Sedangkan dari sisi kultur hukum, rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat hukum terhadap pentingnya penerapan hukum pidana terhadap korporasi. (3) Solusi yang dinyatakan ideal untuk mengatasi kendala hukum pidana bagi korporasi dalam bidang perumahan dan kawasan perumahan adalah perlunya langkah holistik yang mencakup revisi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan transformasi budaya hukum. Kata Kunci: Korporasi; Perumahan; Hukum Pidana.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	04 Mar 2025 03:05
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37968

Actions (login required)

View Item