PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH LETTER C DALAM KASUS SENGKETA TANAH DI PERDESAAN

Fu’adah, Kholishotul (2024) PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH LETTER C DALAM KASUS SENGKETA TANAH DI PERDESAAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100175_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302100175_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB)

Abstract

Sengketa tanah hak milik di Perdesaan merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi dan memerlukan penyelesaian yang efektif agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Penyelesaian melalui mediasi dipandang sebagai alternatif yang efisien karena lebih menekankan pada musyawarah untuk mufakat, melibatkan pihak-pihak secara langsung, serta menghindari proses litigasi yang memakan waktu dan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum hak milik atas tanah letter c dalam kasus sengketa tanah di Perdesaan dan mengetahui hambatan serta solusi perlindungan hukum hak milik atas tanah letter c yang dalam sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang fokus terhadap buku, jurnal, ataupun website yang telah ada sebelumnya, dengan spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data sekunder dengan cara studi dokumen dan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak milik atas tanah letter c dalam kasus sengketa menghadapi tantangan seperti kepemilikan tanah yang tidak terdaftar, warisan yang tidak terseftifikasi, peralihan hak yang tidak sah, dan kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang hukum agraria. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah melalui perangkat peraturan seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Namun, beberapa hambatan seperti kurangnya kepastian administratif, sengketa antar keluarga dan Masyarakat lokal, dan lambatnya peroses penyelesaian sengketa serta biaya yang tinggi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, beberapa Solusi dapat diterapkan seperti, peningkatan akses terhadap sertifikasi tanah melalui pendaftaran tanah secra lengkap (PTSL), sosialisasi Pendidikan hukum bagi Masyarakat Perdesaan, dan penyediaan bantuan hukum serta peningkatan kapasitas aparat Desa. Kata Kunci: sengketa tanah, hak milik, Perdesaan, penyelesaian sengketa

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	03 Mar 2025 02:39
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37948

Actions (login required)

View Item