ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Marlina, Cut Lia (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
Magister Ilmu Hukum_20302200187_fullpdf.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Magister Ilmu Hukum_20302200187_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (46kB)

Abstract

Penerapan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia pada saat ini masih masih menuai perdebatan dibanyak kalangan, penelitian ini mengkaji analisis yuridis terhadap penerapan sanksi pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana mati dilakukan dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat ini, apa kendala- kendala dalam penerapan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat ini, dan bagaimanakah formulasi penerapan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum deskriptif dan eksploratif, dimana dengan cara mendeskripsikan atau menganalisis penelitian dengan menggunakan data-data yang diperoleh serta menggunakan Peraturan Perundang-Undangan dan terhadap buku-buku. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana mati dalam sistem hukum pidana di Indonesia saat ini diterapkan untuk tindak pidana tertentu, yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 KUHP. Proses eksekusi pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PnPs/1964 dan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964. Penerapan sanksi pidana mati di Indonesia saat ini melibatkan berbagai aspek, termasuk regulasi dalam KUHP, prosedur eksekusi pidana mati, kendala-kendala dalam penerapan sanksi pidana mati baik kendala internal maupun kendala eksternal yang mencakup berbagai hal. Untuk masa yang akan datang, perubahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku pada tahun 2026, mempertimbangkan aspek kepastian hukum, hak asasi manusia dan nilai-nilai nasional serta global. Kata Kunci: Sistem Hukum, Sanksi, Pidana Mati, Formulasi

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited: 05 Mar 2025 02:17
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37923

Actions (login required)

View Item View Item