PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN LAHAN YANG BERSERTIFIKAT GANDA MENURUT REGULASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SEMARANG

Arrauf, Adit (2024) PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN LAHAN YANG BERSERTIFIKAT GANDA MENURUT REGULASI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302100026_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302100026_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB)

Abstract

Undang-Undang Pokok Agraria adalah sebutan lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 24 September 1960 di Jakarta. Tujuan dikeluarkannya UUPA adalah untuk mengakhiri dualisme hukum agraria di Indonesia pada saat itu. Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarasa sejak proklamasi, sebagian besar masyarakat Indonesia masih memberlakukan hukum agraria berdasarkan hukum barat (kolonial) dan sebagian kecil lainnya berdasarkan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kepemilikan lahan yang bersertipikat ganda pada wilayah Kota Semarang berdasarkan regulasi Badan Pertanahan Nasional dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sertipikat ganda dapat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Sumber data penelitian berasal dari data primer (wawancara dan dokumentasi) dan data sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penilitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu (1) Perlindungan hukum terhadap para pemegang hak yaitu sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA, bahwa surat-surat tanda bukti hak berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kedua, Pemegang hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tidak mendapatkan perlindungan hukum setelah adanya keputusan pencabutan atas sertipikat tanah tersebut karena menganut sistem publikasi dalam pendaftaran tanah yaitu sistem publikasi negatif (tidak mutlak) yang mengandung unsur positif. Saran penelitian ini yaitu (1) hendaknya pejabat Kantor Pertanahan lebih teliti, cermat dan seksama terutama pada saat melakukan pengukuran dan pemetaan. (2) Adanya sertipikat ganda disebabkan oleh (a) faktor dari kantor pertanahan berupa tidak teliti dan tidak cermat dalam mengadakan penyelidikan riwayat bidang tanah dan pemetaan batas-batas bidang kepemilikan tanah dalam rangka penerbitan Sertipikat obyek sengketa dan Kantor Pertanahan tidak melakukan penelitian atau melihat gambar peta pendaftaran tanah yang dimiliki. (b) Faktor dari Pemilik/Pemegang Hak Atas Tanah yaitu para pemilik tanah tidak memberikan patok-patok batas bidang tanah yang dikuasainya seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 Pasal 17 ayat (3), sehingga menimbulkan kasus penguasaan tanah secara tumpang tindih/sertipikat ganda. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah dan Sertipikat Ganda.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	26 Feb 2025 02:21
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37880

Actions (login required)

View Item