ANALISIS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN

SETIAWAN, BENI AGUS (2024) ANALISIS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100022_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100022_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB)

Abstract

Pemulihan atau recovery atas keuangan negara sekarang ini sudah merupakan fokus utama disamping pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian dijembatani dengan dimuatnya ketentuan uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis regulasi pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi saat ini, mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai Keadilan. Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik. Penelitian ini membahas pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sebagai instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara akibat tindakan koruptif. Pidana uang pengganti bertujuan tidak hanya untuk mengembalikan dana yang disalahgunakan ke kas negara, tetapi juga memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Pelaksanaan pidana ini didasarkan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan mekanisme pembayaran langsung oleh terpidana atau melalui pelelangan aset yang disita. Namun, implementasinya dihadapkan pada tantangan, seperti proses hukum yang panjang, identifikasi kerugian negara, dan kecenderungan terpidana memilih hukuman penjara subsider yang ringan daripada membayar uang pengganti. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara jaksa, instansi terkait, dan proses peradilan yang transparan untuk mengatasi hambatan tersebut. Diperlukan evaluasi kebijakan dan regulasi, termasuk pengetatan ketentuan pidana subsider, untuk meningkatkan efektivitas pemulihan kerugian negara serta mendorong keadilan dan pencegahan korupsi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan sistem hukum dalam menghadapi tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Korupsi; Uang Pengganti; Keadilan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2025 02:14
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37807

Actions (login required)

View Item