REKONSTRUKSI REGULASI PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR DI JALAN NASIONAL DAN JALAN PROVINSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN

HADIE, AGUS NUR (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENYELENGGARAAN FASILITAS PARKIR DI JALAN NASIONAL DAN JALAN PROVINSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300383_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300383_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Perparkiran merupakan masalah yang sering dijumpai dalam sistem transportasi perkotaan, baik di kota-kota besar maupun kota yang sedang berkembang. Masalah perparkiran tersebut terasa sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, dimana kendaraan yang melewati tempat-tempat yang mempunyai aktivitas tinggi, laju pergerakannya akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di badan jalan. Jalan terdiri dari jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten yang regulasi tentang parkir diatur oleh masing-masing pemerintahan sendiri. Adapun tujuan dari penelitian disertasi ini adalah 1). Untuk menganalisis dan mengetahui regulasi Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Jalan Nasional dan Jalan Provinsi Belum Berbasis Nilai Keadilan. 2). Untuk menganalisis kelemahankelemahan regulasi penyelenggaraan fasilitas parkir di Jalan Nasional dan Jalan Provinsi. 3). Untuk menganalisis rekontruksi regulasi penyelenggaraan parkir di jalan nasional dan jalan provinsi yang berbasis keadilan. Penelitian disertasi ini paradigma kontruktivisme dengan metode pendekatan socio legal research, teori yang digunakan grand theory teori keadilan, middle theory teori sistem hukum dan applied theory menggunakan teori pengawasan dan teori hukum progresif. Hasil dari penelitian disertasi ini adalah 1). menganalisis regulasi fasilitas parkir di jalan nasional dan jalan provinsi belum berbasis nilai keadilan hal ini dapat dilihat belum adanya regulasi tentang pengaturan parkir pada Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, apabila terdapat regulasi maka terdapat potensi besar akan mendongkrak PAD pada sektor retribusi parkir, dan dalam realitanya telah terdapat pungutan liar retribusi parkir di Jalan Nasional dan Jalan Provinsi serta jika terdapat permasalahan tentang pungutan liar parkir tersebut penyelesaiannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota. 2). Kelemahan-kelemahan pengelolaan lahan parkir pada Jalan Nasional dan Provinsi Belum Berbasis Nilai Keadilan yaitu pertama, Subtansi hukum : Perundang-Undangan terkait tentang penyelenggaraan parkir, Struktur Hukum : Penentuan target retribusi berdasarkan kesepakatan antara petugas parkir dan Dinas Perhubungan. Budaya Hukum belum terdapat kesadaran hukum bagi pengelolaan lahan parkir sehingga sering terjadi permasalahan. 3). Rekonstruksi regulasi penyelenggaraan parkir Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang berbasis nilai keadilan adalah dengan melakukan rekonstruksi pada ketentuan Pasal 43 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ “Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan”. Setelah di rekonstruksi Pasal 43 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ berbunyi menjadi “Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan”. Kata Kunci: Fasilitas Parkir, Retribusi Parkir, Jalan Nasional dan Provinsi.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	07 Feb 2025 03:45
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37483

Actions (login required)

View Item