HERLAMBANG, BOY (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN RESTORATIVE JUSTICE PERKARA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100231_fullpdf.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100231_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah Untuk menggali dan menganalisis Rekonstruksi regulasi penyelesaian restorative justice perkara tindak pidana dalam proses penyidikan di kepolisian, Untuk menganalisa terhadap Faktorfaktor apa yang mempengaruhi dan kendala-kendala apa yang dihadapi dalam konstruksi hukum berkaitan dengan penyelesaian restorative justice perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Dan Untuk merekonstruksi hukum berkaitan dengan penyelesaian restorative justice perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian. Metode penelitian ini menggunakan paradigma positivisme hukum (legal positivism paradigm) dan paradigma post positivisme hukum (legal post positivism paradigm) dengan metode pendekatan yuridis sosiologis untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder dan data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan serta metode deskriptif kualitatif, yakni dimana data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komperhensif, dimana nantinya data akan dipaparkan secara deskriptif. Hasil Penelitian ini menemukan Rekonstruksi regulasi penyelesaian restorative justice perkara tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan di kepolisian yang berbasis nilai keadilan : 1). Pasal 109 ayat KUHAP direkonstruksi dengan menggunakan pola pikir dan atau teori Hukum Progresif 2). Eksistensi Rekonstrukasi Regulasi Penyelesaian Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan Di Kepolisian. Saran Agar pelaksanaan setiap diskresi benar-benar sesuai dengan harapan, maka baik oleh pelaku (subjek) diskresi maupun sasaran (objek) diskresi seyogianya harus saling bersedia dan mampu mawas diri. Kesediaan introspeksi, disamping retrospeksi, diharap dapat mendorong penggunaan diskresi secara benar, baik dan bertanggungjawab, sehingga dengan demikian, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa diskresi akan berdampak pada terwujudnya pemerintahan yang baik. Agar pelaksanaan setiap diskresi benar-benar sesuai dengan harapan, maka baik oleh pelaku (subjek) diskresi maupun sasaran (objek) diskresi seyogianya harus saling bersedia dan mampu mawas diri. Kesediaan introspeksi, disamping retrospeksi, diharap dapat mendorong penggunaan diskresi secara benar, baik dan bertanggungjawab, sehingga dengan demikian, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa diskresi akan berdampak pada terwujudnya pemerintahan yang baik. Kata kunci : Rekonstuksi Regulasi, Restoratif Justice, Tindak Pidana
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
Date Deposited: | 05 Feb 2025 02:23 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37478 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |