BAGASKORO, BAGASKORO (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGEMUDI DALAM KEADAAN MABUK YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
![]() |
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100167_fullpdf.pdf Download (2MB) |
![]() |
Text
Program Doktor Ilmu Hukum_10302100167_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Kecelakaan lalu lintas menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Di antara berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan ini, mengemudi dalam keadaan mabuk merupakan salah satu penyebab utama yang memprihatinkan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi mabuk harus didasari oleh prinsip-prinsip keadilan, meliputi investigasi yang adil, pertimbangan faktor-faktor pendukung, dan penghormatan terhadap hak-hak pelaku. Penelitian ini mengkaji rekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan fokus pada penerapan nilai-nilai keadilan. dalam konteks hukum pidana, pengemudi yang berkendara dalam keadaan mabuk sering kali menimbulkan risiko tinggi terhadap keselamatan pengguna jalan lainnya. Dalam regulasi pertanggungjawaban pidana yang ada saat ini, khususnya dalam UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 dalam pasal 283,310 dan 311, masih memiliki kelemahan dan belum sepenuhnya berbasis nilai keadilan. Melalui pendekatan Penelitian hukum normatif difokuskan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini mengeksplorasi kelemahan dalam regulasi yang berlaku dan dampaknya terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Hasil Penelitianya yaitu regulasi pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Indonesia, dengan fokus pada belum tercapainya basis nilai keadilan dalam regulasi tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa regulasi pertanggungjawaban pidana yang ada saat ini, khususnya dalam UU LLAJ No. 22 Tahun 2009 dalam pasal 283,310 dan 311, masih memiliki kelemahan dan belum sepenuhnya berbasis nilai keadilan. Kelemahan tersebut terlihat dari beberapa aspek, yaitu: Sanksi yang relatif ringan, Hukuman bagi pengemudi mabuk yang mengakibatkan kecelakaan, terutama jika tidak mengakibatkan korban jiwa, masih tergolong ringan dan tidak sebanding dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi korban dan keluarga korban, Kurangnya perhatian terhadap aspek rehabilitasi, Regulasi kurang memperhatikan aspek rehabilitasi bagi pengemudi mabuk, sehingga cenderung berfokus pada hukuman dan tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri dan mencegah pengulangan pelanggaranProses penegakan hukum yang belum efektif: Penegakan hukum terkait mengemudi dalam keadaan mabuk masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan masih rendahnya tingkat kepercayaan terhadap penegakan hukum. Kurangnya partisipasi publik: Masyarakat belum dilibatkan secara efektif dalam proses penyusunan dan evaluasi regulasi, sehingga regulasi yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Sehingga Merekonstruksi regulasi pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Indonesia merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan efektif. Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi Pertanggungjawaban Pidana, Pengemudi Mabuk Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, Nilai Keadilan.
Item Type: | Thesis (Doctoral) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum |
Depositing User: | Pustakawan 4 UNISSULA |
Date Deposited: | 05 Feb 2025 02:19 |
URI: | http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37464 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |