REKONSTRUKSI REGULASI PERAN INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH BERDASARKAN NILAI KEADILAN

NUR, MOHAMAD (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PERAN INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN DAERAH BERDASARKAN NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100164_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100164_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Pengawasan yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis dan menemukan regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah belum berdasarkan nilai keadilan, 2) untuk untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah saat ini, 3) untuk merekonstruksi regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah berdasarkan nilai keadilan. Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan socio legal research, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah: 1) Regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah belum berkeadilan adalah bahwa secara regulasi Itwasda dalam fungsi pengawasan masih dibawah Kapolda, sehingga secara susunan organisasi kewenangan Itwasda masih belum optimal. Sehingga dipandang perlunya menempatkan bidang pengawasan ini langsung dibawah Kapolri.; 2) Kelemahan regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah saat ini yaitu kelemahan dari aspek substansi hukum adalah belum ada payung hukum yang secara khusus mengatur regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah. Pada aspek struktur hukum adalah kurang optimalnya sinergitas antar bagian yang terorganisir dengan Itwasda. Pada aspek budaya hukum adalah bahwa seringkali masyarakat enggan melakukan pengaduan sehingga perlu ada payung hukumnya; 3) Rekonstruksi regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah berdasarkan nilai keadilan yaitu : Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi peran Inspektorat Pengawasan Daerah dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian Daerah yang dulunya belum berbasis keadilan kini berbasis nilai keadilan. Rekonstruksi Norma pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Pasal 1 Angka 5 dan Pasal 8 Ayat 2. Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Itwasda, Korupsi.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	10 Feb 2025 01:50
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37449

Actions (login required)

View Item