REKONSTRUKSI REGULASI DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA ORANG BERBASIS NILAI KEADILAN RESTORATIF

SINAGA, HERMAN FRENKY (2024) REKONSTRUKSI REGULASI DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA ORANG BERBASIS NILAI KEADILAN RESTORATIF. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100158_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100158_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang pertama kali berhadapan dengan setiap kasus pidana, sehingga perkara pidana yang masuk ke tahap penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan merupakan seleksi dari pihak kepolisian. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa tindakan pidana yang selesai di tingkat kepolisian. Ini dilakukan polisi berdasarkan wewenang diskresi yaitu menyelesaikan berdasarkan penilaiannya sendiri sebagaimana yang terjadi dalam penyelesaian tindak pidana, bahkan yang menyebabkan kematian. Biasanya perkara pidana yang selesai pada tingkat penyelidikan secara kekeluargaan. Penelitian bertujuan menganalisis dan menemukan regulasi diskresi kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana terhadap nyawa orang belum berbasis nilai keadilan restorative, kelemahan regulasi diskresi Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana terhadap nyawa orang pada saat ini, serta rekonstruksi regulasi diskresi Kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana terhadap nyawa orang berbasis nilai keadilan restoratif Hasil penelitian bahwa regulasi penyelesaian tindak pidana terhadap nyawa pada proses penyidikan di kepolisian saat ini belum berbasis nilai keadilan restorativ dikarenakan pembatasan untuk penanganan tindak pidana yang dapat dihentikan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif, padahal di dalam kenyataan banyak terjadi di masyarakat penyelesaian tindak pidana terhadap nyawa berdasarkan mediasi penal, namun belum diakomodir oleh suatu regulasi demi berkekuatan dan berkepastian hukum. Kelemahan regulasi penyelesaian tindak pidana terhadap nyawa pada proses penyidikan di kepolisian saat ini, adalah pembatasan untuk penanganan tindak pidana yang dapat dihentikan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif pada pasal Pasal 4 ayat (2) huruf f mengenai tindak pidana terhadap nyawa tidak dapat diselesaikan dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Rekontruksi regulasi mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana terhadap nyawa pada proses penyidikan di kepolisian berbasis nilai keadilan restorative, yaitu menemukan rekonstruksi dengan penghapusan Pasal 4 ayat (2) huruf f mengenai tindak pidana terhadap nyawa dapat diselesaikan dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kata Kunci : Diskresi Kepolisian, dan Restoratif Justice

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	05 Feb 2025 02:13
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37447

Actions (login required)

View Item