REKONSTRUKSI REGULASI PERAN DAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM SABER PUNGLI BERDASARKAN NILAI KEADILAN

RISTIANTO, EKO (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PERAN DAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM SABER PUNGLI BERDASARKAN NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100152_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100152_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Permasalahan pungutan liar bukan hanya terjadi dan terdapat di lingkungan birokrasi baik di lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif namun telah tersebar pada lingkungan umum masyarakat seperti terjadi pada sektor swasta, dunia usaha dan lembaga–lembaga bentukan masyarakat lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:1) Mengapa regulasi peran dan tugas kepolisian dalam penegakan hukum saber pungli belum berdasarkan nilai keadilan, 2).Apa kelemahan-kelemahan regulasi peran dan tugas kepolisian dalam penegakan hukum saber pungli saat ini, 3).Bagaimana rekonstruksi regulasi peran dan tugas kepolisian dalam penegakan hukum saber pungli berdasarkan nilai keadilan. Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan socio legal research, dan tipe penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan bahan sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan kepustakaan, dan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian adalah: 1) Regulasi peran dan tugas kepolisian dalam penegakan hukum saber pungli belum berdasarkan nilai keadilan adalah bahwa praktik pungutan liar saat ini telah merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat; 2).Kelemahan-elemahan regulasi peran dan tugas kepolisian dalam penegakan hukum saber pungli saat ini terdiri dari kelemahan aspek substansi hukum, kelemahan aspek struktur hukum dan kelemahana spek budaya hukum. Kelemahan dari aspek substansi hukum adalah belum ada paying hukum yang jelas yang khusus mengatur tentang pungutan liar, sehingga hal ini yang menyebabkan masih maraknya pungutan liar. Kelemahan dari aspek struktur hukum adalah masih belum optimalnya sinergitas antar apparat penegak hukum. Mengingat upaya pemerintah, satgas saber pungli dan aparat penegak hukum lainnya sangat diperlukan dalam mengatasi pungutan liar melalui proses penegakan hukum. Kelemahan dari aspek budaya hukum adalah bahwa masyarakat seringkali melakukan pembiaran, bahkan enggan terlibat dalam pemberantasan pungli yang sudah marah; 3. Rekonstruksi Regulasi Peran Dan Tugas Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Saber Pungli Berdasarkan Nilai Keadilan terdiri dari rekonstruksi nilai dan rekonstruksi norma.Rekonstruksi nilai yang ingin dicapai dalam penelitian ini bahwa regulasi peran dan tugas kepolisian dalam penegakan hukum saber pungli yang dulunya belum berbasis keadilan kini berbasis nilai keadilan. Rekonstruksi Norma Regulasi Peran Dan Tugas Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Saber Pungli Berdasarkan Nilai Keadilan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13 huruf a dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Pasal 2. Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Penegakan Hukum, Saber Pungli.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	05 Feb 2025 02:05
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37438

Actions (login required)

View Item