REKONSTRUKSI REGULASI PERALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS MILIK ANAK DALAM PERWALIAN MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS NILAI KEADILAN

BARUS, DANA (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PERALIHAN SAHAM PERSEROAN TERBATAS MILIK ANAK DALAM PERWALIAN MELALUI PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100093_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100093_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Anak yang masih di bawah umur untuk bertindak di dalam maupun di luar Pengadilan haruslah diwakili oleh walinya atau orang tuanya maka dapat ditentukan bahwa wali atau orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan benda- benda milik anaknya yang masih di bawah umur kecuali ada manfaatnya dan apabila kepentingan anak di bawah umur itu menghendakinya. Penelitian bertujuan menganalisis dan menemukan regulasi peralihan saham perseroan terbatas milik anak dalam perwalian melalui perjanjian jual beli belum berbasis nilai keadilan, kelemahan regulasi peralihan saham perseroan terbatas milik anak dalam perwalian, serta rekonstruksi regulasi peralihan saham perseroan terbatas milik anak dalam perwalian melalui perjanjian jual beli berbasis nilai keadilan Hasil penelitian bahwa Regulasi peralihan saham perseroan terbatas milik anak dalam perwalian melalui perjanjian jual beli belum berbasis nilai keadilan dikarenakan terjadinya peralihan saham perseroan terbatas milik anak dalam perwalian melalui perjanjian jual beli tanpa adanya persetujuan dari pangadilan dan tidak memperhatikan asas terbaik bagi anak. Kelemahan regulasi peralihan saham perseroan terbatas milik anak dalam perwalian, bahwa Wali dalam menjalankan tugasnya diwajibkan untuk memelihara anak yang berada di bawah perwaliannya dan juga mengurus harta benda anak. Dalam melaksanakan perwalian tersebut, wali diawasi oleh wali pengawas, yang oleh undang- undang kewenangan tersebut diberikan pada BHP. BHP dalam hal ini melaksanakan tugas pengawasan apabila ada kepentingan anak yang bertentangan dengan kepentingan si wali. Namun, peran wali pengawas tersebut tidak dapat dilaksanakan karena disharmoni peran satu Lembaga dengan lembaga lainnya. Hal tersebut disebabkan faktor perbedaan kepentingan dan perbedaan penafsiran, kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang tata pemerintahan yang baik, serta kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang- undangan yang terdiri atas mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan dan penegakan hukum. Rekonstruksi regulasi peralihan saham perseroan terbatas milik anak dalam perwalian melalui perjanjian jual beli berbasis nilai keadilan yakni perlu dilakukan penyelarasan dan penyerasian dengan cara rekonstruksi hukum dan konstruksi hukum dengan pendekatan harmonisasi hukum yang mengacu pada peraturan perundang- undangan dan keterpaduan kelembagaan. Melalui pendekatan perundang-undangan perlu dilakukan pengharmonisasian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya yang membahas mengenai perlindungan anak. Konstruksi hukum diperlukan dalam melibatkan peran wali pengawas dan perlindungan anak dalam perwalian baik mengenai dan Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. **) ) Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung **) Promotor dan Co Promotor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung harta pribadi anak maupun harta kekayaan anak. Substansi pengawasan oleh negara yang dilakukan oleh BHP dimasukkan dalam peraturan perundang- undangan guna mengawasi, memberikan pertimbangan dan persetujuan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh wali. Kemudian, melalui harmonisasi keterpaduan kelembagaan peran BHP sebagai wali pengawas dengan lembaga/pejabat terkait seperti Pengadilan Negeri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Notaris dalam mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pemerintah perlu melakukan konsultasi publik intensif dengan para stakeholders, transformasi hukum atau kelembagaan, Focus Group Discussion dan sosialisasi kepada masyarakat. Kata Kunci : Saham, Anak, dan Jual Beli

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	04 Feb 2025 02:44
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37410

Actions (login required)

View Item