REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING BERBASIS NILAI KEADILAN

SULASNAWAN, SULASNAWAN (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100073_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100073_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Di wilayah perairan laut Indonesia yang luas itu terkandung sumber daya perikanan yang besar diperkirakan mencapai 12,01 (dua belas koma satu) juta ton per tahun di tahun 2022. Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara illegal melalui kegiatan illegal fishing. Sering terjadinya praktik illegal fishing sangat merugikan Indonesia, baik di bidang ekonomi, ekologi, dan sosial. Ini merupakan masalah yang besar dan sangat merugikan Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan tindakan yang tepat dalam menangani masalah tersebut. Indonesia mulai mengambil tindakan tegas dalam penegakan terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI), yaitu dengan melakukan tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman terhadap setiap kapal asing yang telah terbukti melakukan illegal fishing di wilayah perairan Republik Indonesia (RI), termasuk di wilayah perairan Aceh. Tujuan penelitian untuk menganalisa dan menemukan regulasi Penegakan Hukum tindak pidana illegal fishing belum berbasis nilai keadilan, untuk menganalisa dan menemukan kelemahan regulasi Penegakan Hukum tindak pidana illegal fishing saat ini, dan untuk menganalisa dan menemukan rekonstruksi regulasi Penegakan Hukum tindak pidana illegal fishing berbasis nilai keadilan. Metode penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu paradigma dengan ontologi relativisme, metode pendekatan yaitu socio legal, mix methodology antara data lapangan dengan diperkuat dengan studi kepustakaan melalui teoritik, sifat penelitian yaitu deskriptif analitis. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori hukum progresif dan teori hukum responsif. Hasil penelitian menemukan bahwa penegakan hukum yang belum optimal, serta adanya ketidakseimbangan dalam penerapan hukum. Sering kali, nelayan kecil dan tradisional yang terlibat dalam pelanggaran kecil mendapatkan hukuman yang berat, sementara pelaku illegal fishing skala besar atau perusahaan asing mendapatkan perlakuan yang lebih ringan atau bahkan lolos dari penegakan hukum yang tegas, proses hukum selama ini hanya menyentuh Nelayan dan KKM yang sebenarnya hanya sebagai pelaksana saja. Tidak heran jika kejahatan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari segi Substansi hukum pemerintah harus segera membuat peraturan perundang-udangan yang dapat mendudukan korporasi asing sebagai tersangka, terdakwa, dan menjatuhkan sanksi pidana terhadapnya, serta saran dalam penulisan disertasi ini yaitu rekonstruksi Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 agar korporasi tersebut tidak akan melakukan perbuatan serupa dikemudian hari karena pertanggungjawaban tidak sebanding dan Pasal 92 jo 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memiliki kelemahan karena yang diproses pengadilan seharusnya setiap orang tidak hanya Nahkoda dan KKM saja melainkan juga pemilik kapal dan ABK juga. Kata Kunci: Illegal Fishing, Tindak Pidana, Rekonstruksi, Keadilan.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	06 Feb 2025 03:14
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37405

Actions (login required)

View Item