REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGIS

SINAGA, JHON MULIA (2024) REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN BERBASIS NILAI KEADILAN EKOLOGIS. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100048_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302100048_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia dapat diartikan secara luas, yaitu dapat meliputi segi preventif dan represif. Dalam sistem penegakan hukum lingkungan di Indonesia dikenal melalui 3 (tiga) aspek hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu aspek hukum administrasi; Hukum perdata, dan Hukum pidana. Dalam Penegakan hukum lingkungan hidup dengan menggunakan sarana hukum pidana, berlaku asas ultimum remedium. Dalam hal ini berarti bahwa, penegakan hukum lingkungan hidup dengan sarana hukum pidana hanya dilakukan apabila penegakan hukum lingkungan dengan sarana hukum yang lain (hukum administrasi) dinyatakan tidak efektif. Dalam praktek penegakan hukum kelemuhan regulasi diantaranya : Ketergantungan penerapan hukum pidana lingkungan terhadap hukum administratif; Hukum pidana masih bersifat ultimum remedium dalam penegakan hukum lingkungan. Rekonstruksi mediasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan nilai keadilan Pancasila, yaitu asas ultimum remedium dalam penegakan hukum lingkungan hidup diganti dengan asas primum remedium agar sarana hukum pidana dapat segera dipergunakan untuk menyelesaikan kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan agar pemulihan dan perbaikan fungsi lingkungan hidup dapat segera dilakukan, Dengan adanya lembaga mediasi penal, maka perkara tindak pidana lingkungan hidup dapat diselesaikan di pengadilan atau di luar pengadilan melalui melalui mediasi penal. Untuk dapat memberi tempat terhadap mediasi penal sebagai lembaga alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup, diperlukan dasar hukum di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dalam rangka memberi dasar hukum tersebut, maka diperlukan melakukan rekonstruksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan pada umumnya, dan perkara tindak pidana lingkungan hidup pada khususnya. Mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan harus ditujukan bagi upaya perlindungan hukum terhadap fungsi lingkungan hidup yang didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan bahwa pembangunan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sekarang, tetapi juga pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Hasil pembahasan memperlihatkan meskipun perubahan dari asas ultimum remedium ke asas primum remedium mengakibatkan kemungkinan semakin banyak perkara tindak pidana lingkungan hidup yang harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, namun dengan adanya lembaga mediasi penal beban Pengadilan dalam penyelesaian perkara menjadi terbagi. Karena dengan tersedianya lembaga mediasi penal, maka pencari keadilan dapat memilih untuk menyelesaikan perkara melalui Pengadilan atau melalui mediasi penal. Melalui Teori Mediasi Ekologis, yang mengedepankan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan harus ditujukan bagi upaya perlindungan hukum terhadap fungsi lingkungan hidup yang didasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan bahwa **) ) Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung **) Promotor dan Co Promotor Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung pembangunan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sekarang, tetapi juga pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup melalui mediasi penal yang bertujuan untuk penyembuhan dan pemulihan tersebut sangat relevan. Karena bagi lingkungan hidup yang menjadi korban dalam tindak pidana lingkungan hidup, yang terpenting bukanlah seberapa besar denda yang harus dibayar pelaku atau seberapa lama pelaku harus menjalani pidana penjara, tetapi yang terpenting dan bermanfaat adalah bagaimana luka-luka lingkungan hidup dapat disembuhkan dan dipulihkan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Lingkungan dan keadilan ekologis

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	04 Feb 2025 02:26
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37368

Actions (login required)

View Item