PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI DINAS PERTANAHAN ACEH DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH

QOMARUDIN, AZIS MIFTACH (2024) PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI DINAS PERTANAHAN ACEH DAN LEMBAGA ADAT DI KABUPATEN PIDIE PROVINSI ACEH. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200222_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200222_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB)

Abstract

Negara memberikan perlindungan hak tradisional masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti diliputi perselisihan dan sengketa, termasuk di dalamnya sengketa pertanahan. Penyelesian sengketa melalui lembaga peradilan identik dengan memakan prosedur dan waktu yang lama sehingga banyak masyarakat khususnya di daerah lebih memilih menyelesaikan sengketa masyarakat secara adat. Bagi masyarakat Aceh, penyelesaian sengketa secara adat (non-litigasi) mempunyai daya tarik tersendiri karena keserasiannya dengan sistem sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Aceh juga memiliki keunikan karena memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat Aceh dalam penyelesaian sengketa tanah serta untuk mengetahui proses, hambatan, dan solusi penyelesaian sengketa tanah oleh Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat Aceh di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang meliputi hasil wawancara dengan narasumber dan data sekunder berupa bahan hukum primer, meliputi: UUD 1945; UU 11/2006; UU 5/1960; KUHPerdata; dan peraturan perundang-undangan lainnya; bahan hukum sekunder berupa buku dan bahan hukum tersier sebagai pendukung. Pengumpulan data penelitian dengan teknik wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Metode analisa data yang digunakan dalam menganalisis data adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dinas Pertanahan Aceh dan Lembaga Adat Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh menggunakan metode mediasi dengan masing-masing kekhasan karakteristik di dalamnya. Hambatan yang mengakibatkan tidak populernya penyelesaian sengketa tanah melalui Dinas Pertanahan Aceh: rendahnya kehadiran para pihak dan keterbatasan kompetensi mediator. Solusi atas hambatan tersebut adalah sosialisasi alternatif penyelesaian sengketa tanah melalui Dinas Pertanahan Aceh secara masif ke perangkat desa di level kecamatan hingga ke gampong dan meminimalisasi hambatan teknis terkait administrasi pengundangan para pihak yang bersengketa untuk menghadiri proses mediasi dengan mengoptimalkan komunikasi elektronik. Hambatan yang muncul dalam penyelesaian sengketa tanah melalui Lembaga Adat: minimnya kehadiran xiii para pihak dalam proses sidang adat dan kompetensi serta skill anggota dalam lembaga adat dalam pengelolaan emosional. Solusi atas hambatan tersebut adalah dengan melakukan diskusi penentuan hari dan jam pelaksanaan sidang adat dengan melibatkan para pihak yang bersengketa serta memberikan pelatihan komptensi dan skill mediasi juga pengendalian emosional kepada penyelenggara/perangkat peradilan adat (lembaga adat). Kata kunci: Sengketa pertanahan; Dinas Pertanahan Aceh, Lembaga Adat Aceh

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	30 Jan 2025 06:26
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37314

Actions (login required)

View Item