TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KREDIT MODAL KERJA DI BANK RAKYAT INDONESIA PANGKALPINANG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PNPgp)

Setiawati, Reni (2024) TANGGUNGJAWAB NOTARIS YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KREDIT MODAL KERJA DI BANK RAKYAT INDONESIA PANGKALPINANG KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PNPgp). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200190_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200190_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Notaris tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan perdata bahkan pidana artinya semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Covernote yang diterbitkan oleh notaris dalam perjanjian kredit seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung. 2) Implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundangundangan (statue approach). Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. yang diperoleh studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Hasil penelitian disimpulkan: 1). Tanggungjawab Notaris yang turut serta melakukan tindak pidana Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung yaitu Notaris G harus bertanggungjawab secara pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang No. 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pgp karena covernote yang dibuatnya dianggap tidak benar dan bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) UUJN serta dianggap terdapat penyalahgunaan kewenangan sebagaimana Pasal 3 UU Tipikor. Covernote tidak memiliki kekuatan hukum sempurna seperti akta autentik sebagaimana Pasal 1868 dan covernote tidak memenuhi syarat-syarat akta autentik sebagaimana Pasal 38 UUJN. Pada dasarnya, covernote hanya perjanjian yang lahir karena persetujuan atau perjanjian. Perjanjian tersebut termasuk di dalam pernyataan sepihak sebagaimana Pasal 1237 KUHPerdata karena prestasinya sepihak yaitu hanya terdapat pada Notaris. Tidak adanya pengaturan hukum mengenai covernote dan karena covernote merupakan pernyataan sepihak yang dibuat oleh Notaris. 2) Implikasi yuridis terhadap akta yang diterbitkan oleh notaris yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi Kredit Modal Kerja di BRI Pangkalpinang yaitu dalam hal ini tidak berdampak pada akta yang dibuatnya, akta perjanjian kredit tetap sah dan tidak batal. Dalam kasus ini Notaris dituntut secara tindak pidana korupsi karena dianggap covernote yang dibuat dianggap isinya tidak benar. Akibat hukum dari covernote palsu yang dikeluarkan oleh Notaris adalah apabila covernote tersebut ternyata palsu maka covernote tersebut menjadi tidak berlaku, akan tetapi tidak mempengaruhi keabsahan dari Akta Perjanjian Kreditnya. Covernote dan Akta Perjanjian Kredit bukan merupakan satu kesatuan, sedangkan yang mempengaruhi keabsahan Akta Perjanjian Kredit adalah terpenuhinya syarat-syarat Akta Autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Akta Notaris, Tindak Pidana

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jan 2025 03:05
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37263

Actions (login required)

View Item