PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK PEMBAYARAN LUNAS HAK ATAS TANAH TANPA KUASA MENJUAL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

siswanto, siswanto (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK PEMBAYARAN LUNAS HAK ATAS TANAH TANPA KUASA MENJUAL DALAM PERSPEKTIF KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200173_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200173_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB)

Abstract

Penelitian dengan membahas permasalahan bagaimana pembeli dengan PPJB dibuat di bawah tangan dengan pembayaran lunas tidak diikuti dengan akta kuasa menjual mendapatkan perlindungan hukum atas penolakan penjual menghadap PPAT dan apa langka hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli yang beritikad baik PPJB dibuat di bawah tangan dengan pembayaran lunas tanpa akta kuasa menjual atas penolakan penjual menghadap PPAT, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperoleh suatu kesimpulan: Pembeli yang beritikad baik dengan PPJB dibuat di bawah tangan dengan pembayaran lunas tanpa akta kuasa menjual mendapatkan perlindungan hukum atas penolakan penjual menghadap PPAT, namun perlindungan hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk menghadap di hadapan PPAT dibuatkan akta peralihan hak, karena dalam pembuatan akta peralihan, PPAT wajib untuk meminta kehadiran para pihak dalam Hal ini penjual dan pembeli atau kuasanya. Perlindungan hukum atas terjadinya perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1457 KUH Perdata, masingmasing pihak mempunyai kewajiban secara timbal balik atau prestasi, yakni penjual berjanji menyerahkan obyek yang diperjanjikan dan pembeli mempunyai kewajiban membayar harga barang. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pembeli yang beritikad baik PPJB dibuat di bawah tangan dengan pembayaran lunas tidak diikuti dengan akta kuasa menjual atas penolakan penjual menghadap PPAT, bahwa pembeli dalam memperjuangkan haknya atas pemilikan obyek jual beli, harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar penjual wanprestasi dan memohon agar dengan putusan Pengadilan Negeri memerintahkan kepada PPAT untuk membuat akta peralihan hak tidak didasarkan kuasa menjual, melainkan didasarkan putusan pengadilan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pembeli, Itikad baik, Tanpa Kuasa Menjual

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	24 Jan 2025 02:49
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37237

Actions (login required)

View Item