PENYITAAN BENDA YANG BUKAN MENJADI OBYEK HAK TANGGUNGAN OLEH BANK MUAMALAT BERDASARKAN AKTA PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS/PPAT DALAM PERSPEKTIF PRINSIP SYARIAH DI INDONESIA

SUHARTO, SUHARTO (2024) PENYITAAN BENDA YANG BUKAN MENJADI OBYEK HAK TANGGUNGAN OLEH BANK MUAMALAT BERDASARKAN AKTA PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS/PPAT DALAM PERSPEKTIF PRINSIP SYARIAH DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200151_fullpdf.pdf Download (2MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200151_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)

Abstract

Penelitian tesis ini berbasis pada perkara gugatan PT. Gigantica Trigano melawan PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk dan para tergugat lainnya. Perkara contentiosa ini berjalan di Pengadilan Agama Kota Bandung dimana Penggugat mempermasalahkan perihal barangbarang miliknya yang bukan termasuk obyek hak tanggungan telah disita oleh Pengadilan Agama atas permohonan dari Bank Muamalat. Menurut alasan Tergugat proses penyitaan tersebut telah sesuai dengan SOP (Standard Operational Procedure) mereka, namun menurut penggugat proses tersebut telah melanggar beberapa ketentuan perundangan yang berlaku (Undang-Undang Hak Tanggunga, Pasal 1365 KUHPerdata dan lain-lain) serta tidak sesuai dengan prinsip syariah. hal ini tentunya sangat terkait dengan kualitas akta Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris/PPAT dimana seringkali mereka tidak membuat perincian yang jelas perihal apa saja yang menjadi obyek hak tanggungan dalam Akta Pengikatan hak tanggungan yang dibuatnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah : apakah bank dapat menyita obyek yang bukan obyek hak tanggungan; Sseringkjali Akta Pengikatan Hak tanggungan yang dibuat oleh notaris tiodak memerinci dengan detail apa saja yang terkait/ melekat dengan obyek hak tanggungan; bagaimana membuat akta hak tanggungan yang baik dan benar serta sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain./debuitur di kemudian hari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris (yuridis normatif & Yuridis empiris) dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (kepustakaan) yang merupakan data sekunder sedangkan penelitiabn empiris dengan menganalisa kasus dalam perkara di PA Bandung Jawa Barat. Dari analisis yang dapat dipahami seringkali terjadi tundajkan kesewenangan yang dilakukan oleh bank suyariah terhadap debitur yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yag dapat merugikan orang lain.adapun kjesimpulan dari penelitian ini adalah : bank selaku kreditur tidak boleh melakukan penyitaan terhadap benda/barang yang bukan menjadi obyek hak tanggungan. Notaris/PPAT seharusnya menguraikan secara detail benda/ barang apa saja yang melekat pada obyek hak tabnggungan dan notaris seharsnya membuat Akta Pengikatan hak Ttanggungan secara independent tanpa memihak kepada bank yang memberikan order kepada mereka, karena pada prinsipnya yang membayar jasa notaris adalah debuitur bukan banjk-nya. Kata Kunci: Penyitaan;Akta Pengikatan Hak Tanggungan;Bank syariah

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	23 Jan 2025 07:36
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37200

Actions (login required)

View Item