KETIDAKSESUAIAN OBJEK TANAH HASIL PEMECAHAN SERTIPIKAT OLEH DEVELOPER DI KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN

ASTUTI, ULFA NURILAH TRI (2024) KETIDAKSESUAIAN OBJEK TANAH HASIL PEMECAHAN SERTIPIKAT OLEH DEVELOPER DI KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200090_fullpdf.pdf Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200090_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (93kB)

Abstract

Developer merupakan pengembang yang dijalankan baik perorangan maupun badan hukum yang bergerak dalam industri perumahan yang membangun, memasarkan dan melakukan pengadaan tanah dan/atau tanah dan bangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat/konsumen. Developer dapat melakukan pemecahan sertipikat sendiri dengan mendaftarkan proses tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis : 1) Prosedur pemecahan sertipikat yang dilakukan oleh developer di Kantor Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan. 2) Hambatan dan solusi atas ketidaksesuaian hasil pemecahan sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder sekunder.yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Hasil penelitian disimpulkan : 1) Prosedur pemecahan sertipikat yang dilakukan oleh developer di Kantor Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan yaitu pertama, developer mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti sertifikat induk, peta bidang tanah, dan izin-izin terkait. Setelah itu, developer mengajukan permohonan pemecahan sertifikat ke BPN, disertai dengan dokumen yang telah dipersiapkan.BPN kemudian melakukan verifikasi dokumen untuk memastikan kelengkapan dan validitasnya. Jika diperlukan, BPN akan melakukan pengukuran ulang tanah untuk memastikan pembagian sesuai dengan rencana yang diajukan. Setelah pengukuran selesai, BPN membuat peta bidang tanah baru dan menerbitkan sertifikat baru untuk setiap bidang tanah yang dipecah.Sertifikat ini kemudian diserahkan kepada developer, yang selanjutnya dapat mendistribusikannya kepada pihak yang berhak.Terakhir, BPN mencatat pemecahan sertifikat ini dalam buku tanah dan arsip nasional, untuk menjaga keabsahan dan kepastian hukum atas tanah yang telah dipecah. 2) Ketidaksesuaian hasil pemecahan sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan dapat menimbulkan berbagai hambatan, hambatan ini sering kali disebabkan oleh ketidakakuratan data, kesalahan dalam pengukuran tanah, atau kurangnya koordinasi antara developer dan BPN. Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, BPN harus meningkatkan ketelitian dalam proses verifikasi dokumen dan pengukuran ulang tanah, serta memastikan bahwa semua data sesuai dengan kondisi di lapangan. Kedua, pengawasan yang lebih ketat dan penggunaan teknologi yang lebih canggih, seperti sistem informasi geografis (GIS), dapat membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses pemecahan sertifikat. Ketiga, komunikasi yang lebih baik antara developer, BPN, dan pihak-pihak terkait perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam prosedur pemecahan sertifikat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan. Kata Kunci : Pemecahan Sertipikat, Developer, Badan Pertanahan Nasional

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	22 Jan 2025 06:56
URI:	http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37107

Actions (login required)

View Item