KEPASTIAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN HIBAH AKTA TANAH TERHADAP CUCU (Studi Terhadap Putusan Nomor: 357/PDT/2023/PT BDG.)

BUDIARTO, RIO (2024) KEPASTIAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN HIBAH AKTA TANAH TERHADAP CUCU (Studi Terhadap Putusan Nomor: 357/PDT/2023/PT BDG.). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[img] Text
Magister Kenotariatan_21302200076_fullpdf.pdf

Download (2MB)
[img] Text
Magister Kenotariatan_21302200076_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

Download (179kB)

Abstract

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang paling penting bagi kehidupan manusia, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai lahan untuk aktivitas ekonomi seperti pertanian. Di Indonesia, yang memiliki karakteristik agraris dan wilayah yang luas, peran tanah menjadi sangat strategis dan vital. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis yang signifikan, tetapi juga nilai sosial dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, tanah dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya, kepemilikan dan penggunaan tanah sering kali menjadi sumber sengketa hukum, terutama dalam konteks hibah tanah. Penelitian ini mengkaji kasus pembatalan akta hibah tanah di Kabupaten Cirebon, yang melibatkan sengketa antara ahli waris dengan pihak ketiga. Kasus ini menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan hibah tanah, terutama ketika melibatkan subyek hukum yang tidak sempurna, seperti anak di bawah umur atau orang dewasa yang tidak cakap hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan hibah tanah dan prosedur pembatalannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan, dan norma hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian prosedur hibah tanah dengan prinsip kepastian hukum dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk perbedaan interpretasi mengenai syarat dan tata cara hibah, kurangnya pengawasan, dan standar yang tidak jelas dalam pelaksanaannya. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya kepastian hukum dalam transaksi tanah dan menyarankan perlunya pembenahan regulasi serta pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya sengketa di masa depan. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hibah, Akta, Tanah.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Pascasarjana
Pascasarjana > Magister Kenotariatan
Depositing User: Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited: 22 Jan 2025 06:55
URI: http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37106

Actions (login required)

View Item View Item